Pantau - Pemerintah Oman menegaskan menolak penerapan biaya tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, namun membuka kemungkinan memberlakukan tarif khusus untuk layanan keselamatan pelayaran guna menjaga keamanan jalur maritim tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi yang menegaskan negaranya ingin memastikan navigasi di Selat Hormuz tetap aman dan terbuka bagi seluruh pengguna karena jalur tersebut memiliki peran penting bagi perekonomian global dan negara-negara di kawasan.
Oman Pertimbangkan Layanan Keselamatan Pelayaran
Albusaidi mengungkapkan, “Muscat tidak mendukung pengenaan biaya kepada kapal untuk transit, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menawarkan layanan maritim seperti keselamatan navigasi, kesiapsiagaan darurat, dan penanggulangan pencemaran, serupa dengan yang ada di Selat Malaka dan Singapura.”
Ia menambahkan setiap kebijakan yang berkaitan dengan Selat Hormuz akan dibahas terlebih dahulu melalui konsultasi dengan negara dan perusahaan yang memanfaatkan jalur pelayaran tersebut.
Terkait pembersihan ranjau di Selat Hormuz, Oman menyatakan terbuka terhadap berbagai usulan, namun menegaskan tanggung jawab utama berada di tangan Iran.
Iran Susun Kerangka Baru Pelayaran
Pada pertengahan Juni 2026, Iran menyatakan tengah bekerja sama dengan Oman untuk menyusun kerangka hukum baru bagi pelayaran di Selat Hormuz.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya menyebut kondisi di kawasan tidak akan kembali seperti semula setelah serangan Amerika Serikat dan Israel.
Iran sempat mengusulkan pengenaan biaya untuk menjamin keamanan jalur pelayaran, bukan sebagai bea masuk, namun setelah menyepakati memorandum dengan Amerika Serikat, Teheran berkomitmen pada 18 Juni 2026 untuk tidak memungut biaya apa pun terhadap kapal selama 60 hari.
- Penulis :
- Aditya Yohan
