Pantau - China menolak pernyataan bersama Amerika Serikat, Filipina, dan sejumlah negara lainnya terkait Laut China Selatan serta menegaskan akan tetap mempertahankan kedaulatan teritorial dan hak maritimnya di kawasan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri China pada Minggu (12/7) sebagai tanggapan atas peringatan 10 tahun putusan Pengadilan Arbitrase Permanen mengenai sengketa Laut China Selatan.
Beijing Tegaskan Sikap atas Putusan Arbitrase
Pernyataan bersama yang diterbitkan Jepang, Filipina, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Estonia, Jerman, Italia, Latvia, Lithuania, Selandia Baru, Rumania, Slovenia, dan Inggris menyebut klaim maritim China di Laut China Selatan "tidak memiliki dasar hukum."
Filipina memenangkan perkara arbitrase pada 2016 yang menyatakan klaim kedaulatan China di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional.
Beijing kembali menolak putusan tersebut.
"China tidak menerima atau mengakui 'putusan' tersebut dan menentang serta tidak menerima klaim atau tindakan apa pun yang didasarkan padanya," tegas Kementerian Luar Negeri China.
"Kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritim China di Laut China Selatan tidak akan berpengaruh oleh putusan tersebut dalam keadaan apa pun," lanjut kementerian tersebut.
China Sebut Siap Tempuh Jalur Negosiasi
China menyatakan langkah-langkah yang diambil untuk mempertahankan hak dan kepentingannya bersifat "masuk akal, sah, profesional, dan terkendali."
Kementerian Luar Negeri China juga menilai kehadiran militer Amerika Serikat dan sejumlah negara di Laut China Selatan telah memperburuk situasi di kawasan.
"Tindakan militerisasi dan pemaksaan itu merupakan tantangan utama terhadap situasi saat ini di Laut China Selatan," ungkap kementerian tersebut.
Beijing menegaskan tetap berkomitmen menyelesaikan sengketa Laut China Selatan melalui negosiasi dan konsultasi dengan negara-negara yang terlibat secara langsung sesuai hukum internasional.
Laut China Selatan merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia dan menjadi wilayah yang diklaim tumpang tindih oleh China dan Filipina.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
