Pantau - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding China mencuri 220 juta berkas pemilih Amerika Serikat sejak siklus pemilu 2020 dan menyebutnya sebagai pembobolan data pemilu terbesar dalam sejarah berdasarkan informasi intelijen yang dipaparkannya.
Trump menyampaikan tuduhan tersebut dalam pidato yang disiarkan pada Jumat (17/7) dengan menyatakan adanya dugaan intervensi asing berskala besar serta kerentanan serius dalam sistem pemilu Amerika Serikat.
Trump mengatakan, "Sebagaimana sebuah asesmen, kami menyimpulkan bahwa lawan-lawan AS, termasuk setidaknya Rusia, China, Iran, Korea Utara, dan kelompok non-negara lainnya, memiliki kemampuan menggembosi infrastruktur pemilu AS."
Trump Soroti Dugaan Intervensi dan Kerentanan Sistem Pemilu
Mengutip data CIA, Trump menyebut Partai Komunis China pada pertengahan 2018 menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan berbagai elemen domestik dan asing guna mengurangi peluang dirinya terpilih kembali dalam pemilu presiden 2020.
Trump juga menuding puluhan laporan penting dari CIA dan Badan Keamanan Nasional (National Security Agency/NSA) terkait dugaan intervensi China tidak pernah disampaikan kepadanya.
Ia mengklaim pemerintah China berupaya mencari jurnalis Amerika Serikat yang membuat laporan negatif tentang dirinya dan berusaha memberikan imbalan finansial agar pemberitaan tersebut terus berlanjut.
Trump mengungkapkan, "Ratusan juta berkas pemilih AS saat ini ada di tangan pemerintah asing."
Desak Pengesahan RUU Keamanan Pemilu
Trump menilai sistem pemilu Amerika Serikat masih memiliki berbagai kelemahan, termasuk keberadaan data pemilih nonwarga negara dan pemilih yang telah meninggal yang belum dihapus dari daftar pemilih.
Ia mengatakan Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin akan memaparkan hasil penyelidikan mengenai kerentanan siber dalam sistem pemilu elektronik kepada para gubernur, senator, dan anggota DPR Amerika Serikat.
Trump mengungkapkan, "Besok, Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin akan melangsungkan taklimat untuk menjabarkan hasil kerja departemennya yang mengkonfirmasi kerentanan siber dalam sistem pemilu elektronik kita."
Ia juga mendorong Kongres Amerika Serikat segera mengesahkan RUU Save America Act yang mewajibkan bukti kewarganegaraan bagi setiap pemilih sebagai langkah mengatasi persoalan keamanan pemilu.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
