Pantau - Pemerintah Amerika Serikat akan memprioritaskan pengawasan penyelenggaraan pemilu di negara bagian yang menolak berpartisipasi dalam program SAVE untuk pengamanan proses pemungutan suara menjelang pemilu sela tahun ini.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Markwayne Mullin saat menjawab pertanyaan mengenai kesiapan pengamanan pemilu sela kepada wartawan pada Jumat.
Negara Bagian Penolak Program SAVE Jadi Prioritas
"Negara bagian yang memilih tidak berpartisipasi dalam program SAVE dan memilih tidak ikut mengamankan pemilu akan menjadi prioritas kami untuk meninjau siapa saja yang memberikan suara serta meminta pertanggungjawaban penyelenggara pemilunya," ujar Mullin.
Ia mengatakan pejabat yang tetap menolak bekerja sama setelah menerima informasi dari Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS) mengenai peningkatan keamanan pemilu dapat dikenai sanksi hukum.
"Pejabat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban melalui denda, sanksi, bahkan hukuman penjara, bergantung pada tingkat pelanggarannya," ungkapnya.
DHS Kirim Peringatan ke Sejumlah Negara Bagian
Dalam kesempatan yang sama, Mullin memperingatkan imigran tidak berdokumen yang memberikan suara, baik atas nama sendiri maupun orang lain, dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun serta denda maksimal 250.000 dolar AS.
DHS menyatakan Mullin telah mengirim surat kepada pejabat di California, New Jersey, Nevada, dan Pennsylvania yang memperingatkan adanya ribuan warga non-AS yang diduga terdaftar secara ilegal sebagai pemilih.
Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan pemerintah menemukan hampir 280.000 orang yang bukan warga negara AS terdaftar secara ilegal dalam daftar pemilih sehingga berpotensi mengikuti pemungutan suara.
Amerika Serikat dijadwalkan menggelar pemilu pada 3 November untuk memilih 33 anggota Senat, seluruh 435 anggota DPR, serta anggota legislatif di sejumlah negara bagian.
- Penulis :
- Aditya Yohan
