HOME  ⁄  Geopolitik

Amerika Serikat Persingkat Masa Berlaku Visa Pelajar dan Jurnalis Mulai September 2026

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Amerika Serikat Persingkat Masa Berlaku Visa Pelajar dan Jurnalis Mulai September 2026
Foto: (Sumber : Ilustrasi - Bendera Amerika Serikat. ANTARA/Anadolu.)

Pantau - Pemerintah Amerika Serikat akan memberlakukan aturan baru yang mempersingkat masa berlaku visa bagi pelajar, peserta program pertukaran, dan jurnalis asing mulai September 2026 sebagai bagian dari kebijakan pengetatan imigrasi.

Aturan Baru Batasi Masa Tinggal Pemegang Visa

Berdasarkan pemberitahuan Pemerintah Amerika Serikat, masa tinggal pemegang visa pelajar dan pertukaran pelajar pada prinsipnya dibatasi hingga empat tahun.

Sementara itu, masa tinggal jurnalis asing dibatasi paling lama 240 hari.

Khusus bagi warga negara China yang menggunakan visa kategori jurnalis, masa tinggal dibatasi hingga 90 hari.

Peraturan tersebut berlaku bagi Visa F untuk mahasiswa internasional, Visa J untuk peserta program pertukaran, dan Visa I untuk awak media.

Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengungkapkan, "Mengizinkan pemegang visa kategori tersebut untuk tinggal tanpa batas waktu di AS adalah tidak sejalan dengan upaya melindungi keamanan nasional dan keselamatan publik."

Berlaku Mulai September dan Tetap Bisa Ajukan Perpanjangan

Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, aturan baru akan mulai berlaku 60 hari setelah pemberitahuan resmi diumumkan pada Jumat.

Meski izin tinggal dibatasi untuk jangka waktu tertentu, pemegang Visa F, J, dan I tetap dapat mengajukan permohonan perpanjangan setelah masa berlaku awal berakhir.

Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan aturan baru tersebut memberikan perlindungan dan pengawasan tambahan terhadap pemegang visa non-imigran.

Kebijakan itu juga disebut memungkinkan pemerintah memeriksa secara lebih baik apakah pemegang visa masih memenuhi persyaratan untuk tinggal sementara di Amerika Serikat.

Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat pernah mengusulkan kebijakan serupa pada 2020, namun dibatalkan pada 2021 setelah mendapat penolakan dari berbagai lembaga pendidikan tinggi dan pemerintahan Presiden Joe Biden.

Penulis :
Aditya Yohan