Pantau - Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana optimistis Perjanjian Perdagangan Preferensial atau Preferential Trade Agreement (PTA) antara Rwanda dan Indonesia dapat dirampungkan serta ditandatangani pada akhir 2026.
Harelimana menyampaikan optimisme tersebut saat ditemui dalam perayaan tradisional Umuganura di Jakarta, Jumat malam (7/8/2026).
“Saya pikir pada akhir tahun ini PTA antara Republik Indonesia dan Republik Rwanda sudah dapat ditandatangani. Ini merupakan hal yang besar dalam hubungan kita,” kata Harelimana.
Pembahasan PTA Indonesia-Rwanda telah berlangsung sejak 2025 dengan sejumlah pertukaran kunjungan delegasi kedua negara untuk melanjutkan proses negosiasi.
Indonesia dan Rwanda Intensifkan Negosiasi
Delegasi Pemerintah Indonesia bersama Kadin Indonesia mengunjungi Kigali, Rwanda, pada Februari 2026 untuk melakukan pembicaraan mengenai kerja sama tersebut.
Delegasi Rwanda kemudian melakukan kunjungan balasan ke Indonesia pada Mei 2026.
Harelimana mengatakan pihaknya menantikan kunjungan delegasi Indonesia ke Rwanda pada September 2026 untuk melanjutkan pembahasan PTA.
Perkembangan negosiasi tersebut mencerminkan komitmen Indonesia dan Rwanda untuk meningkatkan hubungan bilateral, khususnya kerja sama ekonomi dan perdagangan.
Selain PTA, Rwanda juga menjajaki penyusunan perjanjian penghindaran pajak berganda atau double taxation untuk produk Rwanda yang diekspor ke Indonesia maupun produk Indonesia yang masuk ke Rwanda.
“Ini merupakan hal lain yang kami harap dapat dilanjutkan pembahasannya,” kata Harelimana.
Rwanda Dorong Konektivitas dengan Indonesia
Rwanda juga berharap dapat menyepakati perjanjian penerbangan bilateral atau Bilateral Air Services Agreement (BASA) dengan Indonesia guna meningkatkan konektivitas antara kedua negara.
Warga Indonesia saat ini dapat menggunakan fasilitas visa saat kedatangan atau visa on arrival ketika berkunjung ke Rwanda.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan negosiasi perdagangan dengan Rwanda menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas diversifikasi pasar ke negara tujuan nontradisional, khususnya di Afrika.
Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Kemlu RI Daniel Tumpak Simanjuntak mengatakan Indonesia juga menjajaki perjanjian perdagangan dengan Mauritius.
“Kementerian Luar Negeri mendorong dan sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan negara seperti Rwanda dan Mauritius,” ucap Daniel.
- Penulis :
- Aditya Yohan
