Pantau - Parlemen Iran menyiapkan rancangan undang-undang yang akan melarang kapal militer dan komersial milik negara yang dianggap "musuh" memasuki Teluk tanpa izin Teheran sebagai upaya memperkuat kewenangan Iran atas Selat Hormuz.
Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ibrahim Azizi menyebut rancangan tersebut sebagai salah satu undang-undang paling penting dan maju sejak nasionalisasi industri minyak Iran.
Menurut kantor berita pemerintah IRNA, aturan tersebut akan mewajibkan kapal militer dan komersial dari negara yang dianggap "musuh" memperoleh persetujuan Iran sebelum melintasi Teluk.
Iran Perkuat Kendali atas Selat Hormuz
Azizi mengatakan rancangan undang-undang tersebut bertujuan memperkuat kewenangan dan kendali Iran atas Selat Hormuz.
Juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Hassan Ghashghavi pada 9 Agustus mengatakan komisinya telah menyetujui rancangan undang-undang yang bertujuan menjamin keamanan Selat Hormuz dan Teluk.
Rancangan tersebut juga diarahkan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di kedua wilayah strategis itu.
Ketegangan Kawasan Ganggu Pasokan Energi
Penyusunan rancangan undang-undang berlangsung ketika situasi kawasan masih tegang sejak perang Amerika Serikat-Israel terhadap Iran dimulai pada akhir Februari 2026.
Teheran dan Washington hingga kini belum mencapai kesepakatan final untuk mengakhiri konfrontasi tersebut.
Penutupan Selat Hormuz yang masih berlangsung juga terus mengganggu rantai pasokan energi global.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
