Pantau - Hampir 2,4 juta pemilih di Wilayah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM), Filipina selatan, mengikuti pemilu legislatif perdana pada Senin (14/9/2026) sebagai bagian dari implementasi kesepakatan damai antara pemerintah Filipina dan kelompok pejuang Islam.
Pemilu tersebut akan menentukan 80 anggota Parlemen Bangsamoro untuk menggantikan pemerintahan sementara yang berkuasa sejak 2019.
Pemilu Bangsamoro semula dijadwalkan berlangsung pada 2022, tetapi mengalami tiga kali penundaan akibat pandemi COVID-19 dan sejumlah faktor lainnya.
Penundaan juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan satu provinsi dari wilayah otonom berdasarkan hasil referendum wilayah pada 2019.
Pemilu Jadi Bagian Kesepakatan Damai
Bangsamoro merupakan satu-satunya wilayah di Filipina yang menjalankan sistem pemerintahan parlementer sesuai dengan hak menentukan nasib sendiri.
Wilayah yang mencakup bagian tengah dan selatan Pulau Mindanao tersebut memiliki populasi sekitar 4,5 juta jiwa atau sekitar 4 persen dari jumlah penduduk Filipina.
Bangsamoro atau orang Moro merujuk pada keturunan pribumi di Pulau Mindanao, Kepulauan Sulu, dan pulau-pulau di sekitarnya sebelum kolonisasi Spanyol di Filipina pada 1521.
Perlawanan bersenjata etnis Moro terhadap pemerintah pusat Filipina dimulai pada akhir 1960-an melalui kelompok revolusioner Muslim Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF).
Front Pembebasan Islam Moro (MILF), yang merupakan kelompok pecahan MNLF, kemudian terlibat konflik sejak 1970-an hingga tercapainya kesepakatan damai dengan pemerintah pusat pada 2014.
Menurut data pemerintah, konflik tersebut telah menewaskan sekitar 150.000 kombatan dan warga sipil.
Sebanyak 80 Kursi Parlemen Diperebutkan
MILF berpartisipasi dalam pemilu melalui Partai Keadilan Bangsamoro Bersatu (UBJP) dengan membawa agenda untuk mengawal implementasi kesepakatan damai.
Implementasi tersebut antara lain mencakup pelucutan senjata pejuang MILF dan dukungan terhadap kesejahteraan mereka.
UBJP menghadapi sejumlah pesaing, termasuk Partai Federal Bangsamoro (BFP) yang dipandang dekat dengan partai Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan mendukung perubahan Filipina menjadi negara federal.
Mantan pemimpin MILF sekaligus kepala daerah sementara Bangsamoro Abdulraof Macacua bersama sejumlah tokoh Islam memutuskan bergabung dengan BFP.
Sebanyak 80 kursi Parlemen Bangsamoro yang diperebutkan terdiri atas 40 kursi partai politik, 32 kursi daerah pemilihan, serta delapan kursi yang mewakili perempuan, pemuda, dan kelompok sosial lainnya.
Anggota parlemen yang terpilih selanjutnya akan menunjuk kepala daerah Bangsamoro yang baru dari kalangan mereka.
Pemerintah pusat Filipina menyatakan sebanyak 108 pemantau dari 16 organisasi dan delegasi internasional, termasuk Jepang, akan mengawasi pelaksanaan pemilu tersebut.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Aditya Yohan
