Pantau - Presiden Argentina Javier Milei mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertahanan Kedaulatan Nasional kepada Kongres Argentina pada 17 September 2026 untuk memperkuat perlindungan terhadap hak kedaulatan yang diklaim Argentina, termasuk atas Kepulauan Malvinas yang dikenal Inggris sebagai Falkland Islands.
Kantor Kepresidenan Argentina menyatakan inisiatif tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah terkait Kepulauan Malvinas, Georgia Selatan, dan Sandwich Selatan.
"Presiden telah mengirimkan RUU kepada Kongres mengenai perlindungan kedaulatan nasional untuk menjaga hak-hak berdaulat Argentina. Inisiatif ini menjadi tonggak penting dalam proses merebut kembali Kepulauan Malvinas," demikian pernyataan kantor kepresidenan Argentina sebagaimana dikutip dalam pemberitaan.
Argentina Siapkan Sanksi dan Sistem Keamanan Nasional
RUU tersebut dibangun di atas tiga pokok kebijakan, yakni memberikan sanksi kepada pihak yang menurut Argentina mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, memberikan insentif agar kegiatan tersebut dihentikan, serta menyediakan instrumen bagi negara untuk menghadapi ancaman dari luar negeri.
Pemerintahan Milei mengusulkan penguatan sanksi terhadap perusahaan, pemegang saham, maupun pemasok yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam tanpa izin Argentina.
RUU tersebut juga mengusulkan pembentukan Sistem Keamanan Nasional yang akan dikelola melalui Dewan Keamanan Nasional.
Dewan itu dirancang untuk mengoordinasikan fungsi pemerintahan di bidang diplomasi, ekonomi, pertahanan, hukum, dan intelijen.
Sistem Keamanan Nasional tersebut juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur kritis dan kepentingan kedaulatan nasional Argentina.
Pengajuan RUU menjadi kelanjutan kebijakan yang diumumkan Milei pada awal September 2026 mengenai aktivitas eksplorasi dan eksploitasi minyak di sekitar Kepulauan Malvinas.
Pada 3 September 2026, Milei menyatakan pemerintahannya akan mengambil langkah terhadap perusahaan yang terlibat dalam proyek minyak di wilayah yang diklaim Argentina.
Pemerintah Argentina kemudian memulai prosedur sanksi terhadap puluhan individu dan badan hukum yang diduga terlibat dalam kegiatan hidrokarbon tanpa persetujuan Argentina.
Milei juga menyatakan akan meningkatkan anggaran Kementerian Pertahanan, termasuk untuk pembangunan pangkalan angkatan laut di kawasan Atlantik Selatan.
Sengketa Argentina-Inggris Berlangsung Puluhan Tahun
Argentina dan Inggris telah lama bersengketa mengenai kedaulatan Kepulauan Malvinas atau Falkland Islands, yang saat ini berada di bawah pemerintahan Inggris dan tetap diklaim Argentina.
Kedua negara berperang selama beberapa pekan pada 1982 terkait kepulauan tersebut, dengan konflik berakhir setelah kekalahan Argentina.
Sengketa kedaulatan tetap berlangsung hingga kini dengan Argentina mempertahankan klaim atas kepulauan tersebut, sedangkan Inggris mempertahankan penguasaannya.
Pada Maret 2013, penduduk Kepulauan Falkland mengikuti referendum mengenai status politik wilayah tersebut.
Sebanyak 99,8 persen pemilih dalam referendum memilih mempertahankan status kepulauan sebagai wilayah luar negeri Inggris.
Pemerintah Argentina tidak mengakui referendum tersebut, sementara Inggris merujuk hasilnya sebagai dukungan terhadap prinsip penentuan nasib sendiri penduduk kepulauan.
- Penulis :
- Shila Glorya
