Pantau - Forum bertajuk "Kecerdasan Buatan (AI) Memberdayakan Pengembangan Hak Asasi Manusia" digelar dalam sesi ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa untuk membahas pemanfaatan AI dalam mendukung perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.
Acara yang diberitakan Xinhua pada Jumat (18/9) tersebut diselenggarakan bersama oleh Perwakilan Tetap China untuk Kantor PBB di Jenewa dan Jaringan Organisasi Nonpemerintah China untuk Pertukaran Internasional.
Hampir 100 peserta menghadiri forum tersebut, termasuk perwakilan dari lebih dari 20 negara, pimpinan organisasi nonpemerintah, serta para pakar.
Para peserta membahas penguatan tata kelola AI global sekaligus pemanfaatan teknologi tersebut untuk mendukung hak asasi manusia secara inklusif.
China Dorong Pemanfaatan AI yang Inklusif
Konselor Perwakilan Tetap China untuk Kantor PBB di Jenewa, Wang Nian, mengatakan pihaknya berkomitmen menanggapi seruan negara-negara Global South dan mendorong komunitas internasional memanfaatkan AI untuk mendukung perlindungan hak asasi manusia.
Wang menyebut China telah menyampaikan serangkaian pernyataan bersama dalam Dewan Hak Asasi Manusia mengenai peran AI dalam mendorong hak asasi manusia serta mengajukan resolusi tematik tentang "aksesibilitas untuk semua".
Menurut Wang, China mengadvokasi pendekatan AI yang berpusat pada manusia, inklusif, dan saling menguntungkan.
Pendekatan tersebut diarahkan untuk memberdayakan penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak, sekaligus memastikan partisipasi mereka yang setara dalam kehidupan sosial.
Wakil Sekretaris Jenderal Jaringan Organisasi Nonpemerintah China untuk Pertukaran Internasional, Liu Zhenzhong, turut memaparkan pengalaman organisasi masyarakat sipil China menggunakan AI dalam penanggulangan bencana alam.
Liu menilai AI sebagai pedang bermata dua karena menawarkan peluang baru bagi kemajuan hak asasi manusia, tetapi pada saat bersamaan menimbulkan potensi risiko dalam tata kelola.
Ia menyerukan penguatan peran organisasi masyarakat sipil sebagai penghubung, perbaikan tata kelola AI global, serta pemerataan manfaat teknologi pintar bagi perkembangan hak asasi manusia di berbagai negara.
Teknologi AI Dimanfaatkan untuk Penyandang Disabilitas hingga Layanan Publik
Wakil Presiden Presidium Federasi Penyandang Disabilitas Beijing, Lu Xiaoguang, memaparkan penerapan teknologi bantu seperti antarmuka otak-komputer dan perangkat pintar bagi penyandang disabilitas.
Menurut Lu, penerapan tersebut dilakukan melalui perlindungan kelembagaan, inovasi teknologi, dan pemberdayaan industri untuk membantu memenuhi hak serta kepentingan penyandang disabilitas.
Project officer Jaringan Organisasi Nonpemerintah Beijing untuk Pertukaran Internasional, Wu Jianshe, mengangkat tema "hak untuk didengar" dengan menjelaskan penggunaan AI bagi individu dengan gangguan kelancaran bicara dan penyakit Alzheimer.
Wu juga memaparkan pengembangan platform layanan publik multibahasa di Beijing sebagai salah satu bentuk pemanfaatan layanan pintar untuk membantu melindungi hak dasar masyarakat.
Kevin Lau Chung-hang dari Inisiatif Pemuda Profesional Global Hong Kong membahas pemanfaatan AI dalam layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia turut menyoroti kesenjangan pengembangan digital dan layanan kesehatan di negara-negara Global South serta menyerukan peningkatan kerja sama lintas perbatasan dan antarkawasan.
Peserta Soroti Pemerataan Akses dan Risiko AI
Perwakilan Asosiasi AIDHDES, David Lopez, mengatakan layanan pintar secara global masih menghadapi persoalan distribusi sumber daya yang tidak merata dan ketidakseimbangan pasokan.
Ia mendorong negara-negara mempercepat pembangunan infrastruktur AI publik dan mengembangkan sistem layanan pintar yang inklusif agar manfaat teknologi dapat dinikmati masyarakat dari berbagai latar belakang.
Pendiri Institut Autisme IBRAA Aljazair, Ayyoub Mihoubi, memaparkan penggunaan AI untuk skrining dini, intervensi rehabilitasi, dan pendampingan keluarga penyandang autisme.
Menurut Mihoubi, dukungan berbasis teknologi digital dapat membantu meringankan beban pengasuhan keluarga sekaligus menyediakan dukungan pengembangan dan kesejahteraan sosial yang lebih mudah diakses.
Direktur Sikh Human Rights Group, Jasdev Rai, menyoroti potensi AI dalam pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan masyarakat, dan tata kelola ekologis.
Rai juga menekankan bahwa pengembangan teknologi perlu mematuhi prinsip etika serta dilengkapi mekanisme pencegahan dan pengendalian risiko agar AI berkembang secara aman dan inklusif.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
