HOME  ⁄  Geopolitik

Abdel Fattah Al-Burhan Dilaporkan Tak Dapat Visa AS untuk Hadiri Sidang Majelis Umum PBB

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Abdel Fattah Al-Burhan Dilaporkan Tak Dapat Visa AS untuk Hadiri Sidang Majelis Umum PBB
Foto: Ilustrasi - Bendera PBB (sumber: Anadolu)

Pantau - Presiden Sudan Abdel Fattah Al-Burhan dilaporkan tidak mendapatkan visa Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tengah perbedaan pandangan mengenai upaya penyelesaian konflik di Sudan.

Surat kabar Sudan, Al-Sudani, pada Kamis melaporkan dengan mengutip sejumlah sumber bahwa persoalan visa tersebut diduga berkaitan dengan perbedaan pendapat antara Burhan dan pemerintah Amerika Serikat mengenai penyelesaian konflik di Sudan.

Menurut laporan tersebut, Burhan menolak tawaran yang mengaitkan pemberian visa Amerika Serikat dengan penandatanganan gencatan senjata kemanusiaan selama tiga bulan.

Laporan Al-Sudani menyebut Burhan menolak pemberian visa Amerika Serikat dengan imbalan penandatanganan gencatan senjata tersebut.

Sudan Tolak Usulan Perdamaian AS

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Sudan menyatakan menolak usulan perdamaian yang diajukan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di negara tersebut.

Pemerintah Sudan menyatakan setiap inisiatif perdamaian harus mempertimbangkan adanya intervensi pihak asing dan tidak boleh memberikan legitimasi kepada Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF).

Meski menolak usulan tersebut, otoritas Sudan menyatakan tetap siap bekerja sama dengan Amerika Serikat dan mitra internasional lainnya untuk mencari jalan mengakhiri perang.

Pemerintah Sudan menetapkan bahwa setiap upaya penyelesaian konflik harus menghormati kedaulatan negara serta keinginan rakyat Sudan.

Konflik RSF dan Militer Sudan Berlangsung sejak 2023

Konflik bersenjata antara RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan berlangsung sejak musim semi 2023 dan berkembang menjadi pertempuran berkepanjangan di berbagai wilayah negara tersebut.

Pada 2025, militer Sudan berhasil merebut kembali ibu kota Khartoum, sementara RSF kemudian meningkatkan serangan di wilayah selatan dan barat Sudan, terutama Darfur dan Kordofan.

Pada April 2025, RSF juga mengumumkan pembentukan pemerintahan sendiri di wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya.

Di tengah perang yang masih berlangsung, kedua pihak yang bertikai saling melontarkan tuduhan mengenai pembunuhan terhadap warga sipil.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026