Pantau - Indonesia menolak tudingan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sistematis di Papua dan menyatakan setiap dugaan pelanggaran yang kredibel ditangani melalui lembaga nasional serta mekanisme hukum, termasuk Komnas HAM.
Indonesia menyampaikan sikap tersebut melalui hak jawab dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat, Senin, 28 September 2026, untuk menanggapi pernyataan perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengenai situasi di Papua.
Pemerintah Indonesia dalam hak jawabnya turut menyampaikan sejumlah kasus kekerasan terhadap warga sipil, termasuk terbunuhnya tiga aparatur sipil negara setelah menyalurkan bantuan ternak, tewasnya seorang pengemudi pengangkut kebutuhan pokok, serta penculikan sembilan perempuan dan anak di Mimika.
“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia,” tegas Indonesia dalam hak jawabnya.
Solomon dan Vanuatu Serukan Kunjungan Pejabat HAM PBB
Indonesia menyatakan pembahasan mengenai Papua perlu mencerminkan keadaan secara utuh dengan turut memperhatikan kekerasan yang dialami warga sipil, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah.
Pemerintah juga menegaskan pengaturan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia perlu disepakati antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi sebagaimana berlaku bagi seluruh negara anggota.
Menurut Pacific Islands News Association (PINA), Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81 menyerukan agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi Papua Barat untuk melakukan verifikasi independen terhadap laporan dugaan pelanggaran HAM.
"Laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat telah berlangsung terlalu lama. Laporan-laporan tersebut harus diverifikasi secara independen, bukan dibiarkan menjadi sengketa yang tak kunjung usai," ujar Wale.
Wale juga mendesak Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Odo Tevi turut menyampaikan kekhawatiran mengenai dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat dan menyerukan perhatian internasional terhadap situasi masyarakat adat Papua.
"Seruan dari para pemimpin Forum Pasifik agar Komisaris Hak Asasi Manusia PBB mengunjungi Papua Barat masih belum ditanggapi dan perlu segera ditindaklanjuti," katanya.
Indonesia Nyatakan Tetap Terlibat melalui Mekanisme Relevan
Indonesia menyatakan akan terus terlibat secara konstruktif melalui mekanisme yang relevan serta mendorong dialog dan kerja sama berdasarkan penghormatan terhadap fakta dan keselamatan seluruh warga sipil.
Di tengah perbedaan pandangan mengenai Papua, Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela juga menggelar pertemuan bilateral di sela Sidang Umum PBB ke-81 pada 24 September 2026.
Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pembangunan, perdagangan, peningkatan kapasitas, pendidikan, dan kebudayaan antara kedua negara.
Sugiono turut mengundang pelaku usaha Kepulauan Solomon mengikuti Trade Expo Indonesia pada 14–18 Oktober 2026.
Menlu Kepulauan Solomon menyampaikan rencana memperkuat perwakilan negaranya di Jakarta untuk mendorong hubungan ekonomi dan perdagangan serta menyampaikan apresiasi terhadap program peningkatan kapasitas dan beasiswa dari Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
