Pantau - Indonesia dan China sepakat mempercepat persiapan perundingan Indonesia-China Comprehensive Economic Partnership Agreement (IDC-CEPA) guna memperluas akses pasar dan memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil pertemuan bilateral antara Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi dan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Urusan Ekonomi Kementerian Perdagangan China (MOFCOM) Chen Chao di Kantor MOFCOM, Beijing, Rabu (30/9/2026).
Indonesia Dorong Kerja Sama Ekonomi yang Saling Melengkapi
Edi mengatakan CEPA diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan China dengan mengedepankan kerja sama yang saling melengkapi.
“Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia dan China untuk memperkuat hubungan ekonomi melalui CEPA. Kami ingin CEPA mengedepankan kerja sama yang saling melengkapi, bukan saling bersaing, sehingga manfaatnya dirasakan kedua belah pihak,” kata Edi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
China tercatat sebagai tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia dengan nilai ekspor mencapai 64,82 miliar dolar AS sepanjang 2025 atau meningkat 7,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
China dan Hong Kong juga masuk dalam tiga besar negara asal penanaman modal asing (PMA) di Indonesia pada 2025 dengan realisasi masing-masing sebesar 7,5 miliar dolar AS dan 10,6 miliar dolar AS.
Meski hubungan perdagangan dan investasi kedua negara telah kuat, Indonesia dan China belum memiliki perjanjian perdagangan bilateral.
Kerja sama perdagangan kedua negara selama ini berlangsung melalui kerangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Pihak China menyambut baik rencana tersebut dan Chen Chao optimistis CEPA akan membawa manfaat bagi pelaku usaha kedua negara.
Indonesia dan China selanjutnya akan bersama-sama memetakan cakupan kerja sama yang akan dimasukkan dalam perjanjian tersebut.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Kami juga akan melibatkan kamar dagang dan asosiasi usaha agar CEPA benar-benar menjawab kebutuhan dunia usaha,” ungkap Deputi Edi.
Ekonomi Hijau dan Kecerdasan Artifisial Turut Dibahas
Selain CEPA, Indonesia dan China membahas pengembangan ekonomi hijau melalui Green Partnership Agreement for Development (GPAD), yakni inisiatif China untuk memperkuat perdagangan dan investasi hijau terutama bagi negara-negara berkembang.
“Bagi kami, implementasi adalah yang utama. Kerja sama ekonomi hijau tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus bisa dijalankan dan memberi nilai tambah,” ujar Edi.
Kedua negara juga sepakat bahwa negara-negara berkembang perlu lebih aktif dalam penyusunan aturan dan standar ekonomi hijau di tingkat global.
Indonesia dalam pertemuan tersebut turut menyatakan dukungan terhadap World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO).
Perjanjian pendirian organisasi di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut telah ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama negara-negara founding members pada 16 Juli 2026.
Indonesia berkomitmen mempercepat proses ratifikasi perjanjian tersebut dengan harapan WAICO memberikan dampak positif bagi ekonomi digital nasional, khususnya pengembangan kecerdasan artifisial, talenta digital, dan akses yang adil terhadap teknologi tinggi.
Indonesia dan China Perkuat Kapasitas ASN
Edi juga menyampaikan apresiasi kepada MOFCOM atas penyelenggaraan Seminar on Upskilling Negotiation Skill for Indonesian Official oleh the Academy for International Business Officials (AIBO).
Kemenko Perekonomian dan MOFCOM sepakat memperkuat kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pemerintah China berencana menggelar program peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil negara (ASN) Indonesia pada sejumlah sektor strategis, termasuk kecerdasan artifisial, perdagangan digital, teknologi, negosiasi, dan isu global lainnya.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko Perekonomian melalui Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia akan mengusulkan Letter of Intent (LoI) kerja sama peningkatan kapasitas.
- Penulis :
- Aditya Yohan
