Pantau - China mulai memberlakukan revisi Undang-Undang Mobilisasi Pertahanan Nasional pada Kamis, 1 Oktober 2026, yang mengatur prosedur peralihan dari masa damai menuju masa perang serta memperluas pemanfaatan sumber daya dan teknologi sipil untuk kebutuhan pertahanan.
Menurut laporan Kyodo dalam materi yang diberikan, aturan tersebut diyakini mencakup teknologi pesawat nirawak dan kecerdasan buatan (AI), sementara kaitannya dengan Taiwan merupakan interpretasi yang disebut dalam laporan tersebut.
Undang-undang itu pertama kali berlaku pada 2010 dan revisi terbaru menjadi perubahan pertama dalam kurun 16 tahun.
Regulasi tersebut memungkinkan negara mengendalikan infrastruktur sipil dan sumber daya lainnya untuk kepentingan militer apabila persediaan yang telah disiapkan tidak mencukupi kebutuhan.
Organisasi dan individu juga diwajibkan mematuhi perintah pihak berwenang, sementara perusahaan swasta asing diyakini dapat termasuk dalam cakupan ketentuan tersebut.
China Tambahkan Data dan Perangkat Lunak
Revisi undang-undang memasukkan data dan perangkat lunak ke dalam daftar persediaan darurat yang perlu disiapkan selain fasilitas dan material.
Klausul baru juga mengatur pemeriksaan rantai pasokan militer oleh otoritas China pada masa damai serta upaya meningkatkan ketahanannya.
Perubahan tersebut dilaporkan memunculkan kekhawatiran mengenai persiapan China menghadapi kemungkinan konflik, termasuk dalam konteks ketegangan di Selat Taiwan.
China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, sedangkan Taiwan memiliki pemerintahan sendiri, dan Beijing tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mencapai penyatuan.
Kementerian Pertahanan China Minta Aturan Tak Ditafsirkan Berlebihan
Juru Bicara Kementerian Pertahanan China Jiang Bin menanggapi kekhawatiran mengenai perubahan regulasi tersebut dalam konferensi pers pada akhir September 2026.
Menurut Jiang, Undang-Undang Mobilisasi Pertahanan Nasional China tidak berbeda dengan regulasi mobilisasi pertahanan yang diterapkan di banyak negara lain.
Ia karena itu memperingatkan agar ketentuan tersebut tidak ditafsirkan secara berlebihan.
Akses pencarian web tidak tersedia dalam sesi ini sehingga perkembangan politik dan pertahanan terkini tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen dan disajikan berdasarkan materi sumber yang diberikan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
