Pantau - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan siap berkolaborasi dengan Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir untuk memperkuat diplomasi Indonesia yang berlandaskan politik luar negeri bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat setelah Presiden RI Prabowo Subianto melantik Arrmanatha sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono.
Syahrul menilai diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen perlu berjalan saling melengkapi dalam menjaga kedaulatan, memperluas kemitraan internasional, dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
BKSAP Siap Dukung Agenda Menteri Luar Negeri
"BKSAP DPR RI siap berkolaborasi dan mendukung agenda Menteri Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi bebas aktif demi kemajuan dan kedaulatan bangsa. Diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen harus saling melengkapi dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia, termasuk membela hak-hak rakyat Palestina, di berbagai forum internasional," kata Syahrul dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Minggu (4/10/2026).
Menurut Syahrul, pergantian kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri dapat menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
"Selamat kepada Bapak Arrmanatha Christiawan Nasir atas amanah baru sebagai Menteri Luar Negeri. Kita berharap diplomasi Indonesia ke depan semakin kuat, sehat, adaptif, dan mampu menjaga kepentingan serta kedaulatan bangsa di tengah dinamika geopolitik global," ujar Syahrul.
Diplomasi Didorong Lindungi WNI dan Kedaulatan
Politisi Fraksi PKS tersebut mengatakan prinsip bebas aktif perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk merespons perubahan geopolitik sekaligus memperkuat hubungan bilateral, regional, dan multilateral.
Menurut dia, diplomasi Indonesia juga harus memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) serta memperluas kerja sama internasional yang dapat mendukung pembangunan nasional.
"Indonesia tidak boleh hanya menjadi objek dalam perubahan geopolitik. Diplomasi kita harus mampu menjaga kedaulatan, memperluas kemitraan, melindungi WNI, serta memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam menentukan kepentingannya sendiri," pungkas Syahrul.
BKSAP berharap kolaborasi diplomasi parlemen dan pemerintah di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri yang baru dapat memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional.
- Penulis :
- Gerry Eka
