Pantau - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan kekecewaannya setelah Hadiah Nobel Perdamaian 2026 diberikan kepada hakim asal Afrika Selatan, Navi Pillay, meskipun dirinya mengeklaim telah berhasil menghentikan delapan perang selama menjabat sebagai presiden.
Trump menyampaikan kritik tersebut saat berkampanye untuk Partai Republik di Syracuse, New York, menjelang pemilihan umum Amerika Serikat pada 3 November 2026.
Presiden AS itu mempertanyakan keputusan Komite Nobel yang memilih Pillay, mantan pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pernah memimpin penyelidikan mengenai dugaan genosida Israel di Jalur Gaza.
"Hari ini, mereka memberikan Hadiah Nobel Perdamaian kepada orang yang saya, maupun orang lain, tak pernah dengar sebelumnya. Dia tokoh misterius," kata Trump dalam kampanyenya.
"Tetapi, selamat buat dia, deh," kata Trump menambahkan.
Trump juga menyatakan bahwa pencapaiannya dalam upaya penyelesaian konflik internasional seharusnya menjadi pertimbangan untuk menerima penghargaan tersebut.
Trump Klaim Hentikan Delapan Perang dan Layak Terima Nobel
Dalam pidatonya, Trump kembali menyampaikan klaim bahwa dirinya telah menghentikan delapan perang di berbagai wilayah dunia.
Salah satu konflik yang disebutnya adalah perang antara India dan Pakistan.
Trump menilai keberhasilannya dalam menangani satu konflik saja sudah cukup untuk membuatnya layak memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian.
"Untuk satu dari delapan perang itu saja, harusnya pantas diganjar Hadiah Nobel. Saya hentikan delapan perang. Belum ada presiden yang bisa seperti ini sebelum saya," ujar Presiden AS itu.
Pernyataan tersebut merupakan klaim Trump mengenai perannya dalam penyelesaian konflik dan tidak disertai rincian delapan perang yang dimaksud dalam laporan tersebut.
Trump sebelumnya juga berulang kali menyampaikan pandangan bahwa dirinya merupakan salah satu tokoh yang paling layak menerima penghargaan perdamaian internasional.
Trump Kritik Komite Nobel dan Norwegia
Selain mempertanyakan penerima penghargaan, Trump melontarkan kritik terhadap Komite Nobel dan Norwegia.
Ia menyatakan Amerika Serikat seharusnya menerima pengakuan atas kontribusinya dalam upaya perdamaian internasional.
"Amerika Serikat, yang diwakili saya sebagai presidennya, seharusnya menerima Hadiah Nobel Perdamaian, tetapi saya tidak mendapatkannya. Ini adalah noda yang tak dapat terhapuskan bagi Norwegia," kata dia.
Trump juga mengeklaim penghargaan tersebut "terhinakan selamanya oleh oknum-oknum radikal yang anti-demokrasi dan merupakan musuh peradaban".
"Kami tak akan melupakan Norwegia," kata Trump, sembari menyebut kegagalannya memperoleh Nobel sebagai sesuatu yang "menjadi contoh lain dari bagaimana Norwegia dan negara-negara lain merongrong negara kita".
Kritik tersebut menunjukkan ketidaksetujuan Trump terhadap keputusan pemberian Nobel Perdamaian 2026 kepada Pillay.
Trump Serang Navi Pillay Melalui Truth Social
Setelah menyampaikan kritik dalam kampanye, Trump kembali menyoroti Navi Pillay melalui platform media sosial Truth Social.
Ia mempertanyakan popularitas Pillay dan menuding mantan pejabat PBB tersebut memiliki sikap negatif terhadap Israel.
"Saya tak tahu apa-apa soal perempuan itu, dan orang lain pun tak tahu dia! Faktanya, sepanjang yang saya tahu, tak ada yang tahu dirinya selain fakta bahwa dia, jelas-jelas, membenci Israel," kata Trump.
Pernyataan mengenai sikap Pillay terhadap Israel tersebut merupakan tuduhan Trump.
Presiden AS itu kembali mengkritik keputusan pemberian Nobel Perdamaian dengan menggunakan istilah yang keras.
"Hadiah Nobel 'Perdamaian' akan selamanya terdiskreditkan oleh segelintir Ideolog Radikal yang Anti-demokrasi dan merupakan Musuh Peradaban!" ujarnya lagi.
Navi Pillay Dikenal Lewat Kiprah dalam Hukum Internasional dan HAM
Navi Pillay merupakan tokoh hukum internasional asal Afrika Selatan yang pernah menduduki sejumlah jabatan penting dalam lembaga peradilan dan organisasi internasional.
Pillay pernah menjabat sebagai presiden Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, hakim ketua Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Pada periode 2021–2025, Pillay memimpin komisi penyelidikan PBB mengenai wilayah Palestina yang diduduki.
Komisi tersebut menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Jalur Gaza, sementara pemerintah Israel membantah keras kesimpulan tersebut.
Komite Nobel menyatakan Pillay memiliki peran penting dalam upaya membawa pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida ke pengadilan.
Komite tersebut juga menilai kontribusi Pillay telah membantu memperluas jangkauan penerapan hukum internasional.
Latar belakang tersebut menjadi bagian dari pertimbangan yang disampaikan Komite Nobel terkait penghargaan Nobel Perdamaian 2026 kepada Pillay.
- Penulis :
- Aditya Yohan
