Pantau - Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyatakan pemerintahannya serius mempertimbangkan kemungkinan penggunaan kapal selam bertenaga nuklir oleh Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) di tengah meningkatnya aktivitas militer negara-negara tetangga.
Dalam rapat parlemen pada Rabu, Takaichi menegaskan bahwa pemerintah Jepang akan mengkaji peluang tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan pertahanan serta kondisi keamanan kawasan secara konkret dan realistis.
"Kami akan mempertimbangkan secara serius (peluang tersebut) secara konkret dan realistis," kata Takaichi dalam rapat parlemen tersebut.
Pernyataan itu menunjukkan perkembangan sikap pemerintah Jepang terkait kemungkinan penggunaan kapal selam bertenaga nuklir untuk memperkuat kemampuan pertahanan nasional.
Sebelumnya, dalam rapat parlemen pada awal bulan, Takaichi menyatakan pemerintah Jepang "masih belum memutuskan apapun" mengenai jenis kapal selam yang akan digunakan untuk meningkatkan kekuatan militernya.
Rencana Kapal Selam Nuklir Jepang Terkendala Aturan Hukum
Meski mulai dipertimbangkan secara serius, penggunaan kapal selam bertenaga nuklir menghadapi tantangan hukum karena undang-undang Jepang membatasi pemanfaatan tenaga nuklir hanya untuk tujuan damai.
Pemerintahan Jepang sebelumnya juga secara konsisten mempertahankan kebijakan yang tidak memperbolehkan JSDF mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir.
Selain pembatasan tersebut, Jepang hingga kini tetap mempertahankan tiga prinsip anti-nuklir sebagai bagian penting dari kebijakan keamanan nasional.
Ketiga prinsip itu melarang Jepang memiliki senjata nuklir, memproduksi senjata nuklir, serta mengizinkan senjata nuklir dibawa masuk ke wilayah negaranya.
Namun, kapal selam bertenaga nuklir berbeda dengan kapal selam bersenjata nuklir karena istilah tersebut merujuk pada penggunaan reaktor nuklir sebagai sumber tenaga penggerak, bukan jenis persenjataan yang dibawanya.
Dengan demikian, pembahasan mengenai kapal selam bertenaga nuklir turut berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai penggunaan energi nuklir di Jepang.
Jepang Soroti Keterbatasan Intelijen di Samudra Pasifik
Dalam penjelasannya kepada parlemen, Takaichi turut menyoroti keterbatasan kemampuan JSDF dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan intelijen dan pengintaian di kawasan Samudra Pasifik.
Menurut Takaichi, keterbatasan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memperkuat kemampuan pertahanan Jepang menghadapi perkembangan situasi keamanan regional.
Pemerintah Jepang juga akan terus mencermati perkembangan teknologi serta kebijakan pengoperasian kapal selam bertenaga nuklir di negara-negara mitranya, termasuk Australia dan Korea Selatan.
Australia sebelumnya telah memutuskan untuk mengembangkan kemampuan pertahanannya melalui penggunaan kapal selam bertenaga nuklir.
Langkah Australia tersebut menjadi salah satu perkembangan yang diperhatikan Jepang dalam mengkaji kemungkinan penerapan teknologi serupa bagi kebutuhan pertahanan nasional.
Kapal Selam Nuklir Masuk Pembahasan Strategi Pertahanan Jepang
Sejumlah sumber menyebutkan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan kapal selam bertenaga nuklir telah muncul di lingkungan pemerintahan Jepang.
Kapal selam tersebut dipertimbangkan sebagai salah satu instrumen penangkalan atau deterensi untuk menghadapi potensi ancaman keamanan di kawasan.
Wacana itu juga berkaitan dengan agenda pemerintah Jepang untuk memperbarui sejumlah dokumen utama yang menjadi dasar kebijakan pertahanan dan keamanan nasional pada tahun ini.
Pembaruan dokumen tersebut menjadi bagian dari pembahasan arah pengembangan kemampuan pertahanan Jepang di tengah perubahan situasi keamanan regional.
Meski demikian, pemerintah Jepang belum mengumumkan keputusan resmi mengenai pengadaan ataupun pengoperasian kapal selam bertenaga nuklir oleh JSDF.
Hingga kini, rencana tersebut masih berada dalam tahap kajian dengan mempertimbangkan kebutuhan pertahanan, perkembangan teknologi, serta ketentuan hukum yang berlaku di Jepang.
- Penulis :
- Leon Weldrick
