Pantau - Pemerintah Arab Saudi mendukung seruan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk memperkuat kerja sama internasional guna mencegah kelompok Houthi di Yaman memperoleh senjata dan perlengkapan militer setelah serangkaian serangan terhadap wilayah kerajaan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyampaikan dukungan itu pada Jumat (16/10/2026), menyusul pernyataan presiden DK PBB yang mengecam meningkatnya serangan Houthi terhadap bandara dan infrastruktur energi di Arab Saudi.
Pemerintah Arab Saudi juga menyambut perhatian DK PBB terhadap ancaman keamanan pelayaran di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab.
Dukungan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan militer antara kelompok Houthi dan pemerintah Yaman yang didukung koalisi pimpinan Arab Saudi.
Arab Saudi Dukung Penerapan Resolusi DK PBB 2216
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan pentingnya pelaksanaan penuh Resolusi DK PBB Nomor 2216 Tahun 2015 beserta resolusi terkait lainnya.
Resolusi tersebut menjadi salah satu dasar tuntutan internasional agar kelompok Houthi menghentikan kekerasan dan mematuhi ketentuan keamanan di Yaman.
“Kerajaan menegaskan pentingnya ketentuan dalam pernyataan tersebut, termasuk penekanan pada pentingnya pelaksanaan penuh Resolusi Dewan Keamanan 2216 (2015) dan resolusi-resolusi selanjutnya, serta seruan untuk kerja sama praktis guna mencegah kelompok teroris Houthi memperoleh senjata dan bentuk dukungan lainnya,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.
Resolusi 2216 menuntut Houthi segera menghentikan penggunaan kekerasan tanpa syarat.
Kelompok tersebut juga diminta menarik diri dari wilayah yang telah dikuasai, termasuk ibu kota Yaman, Sanaa.
Selain itu, resolusi tersebut mewajibkan Houthi menyerahkan senjata yang diambil dari lembaga militer dan keamanan Yaman.
DK PBB juga menuntut penghentian pelaksanaan kewenangan yang menjadi hak pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.
Resolusi tersebut turut menekankan pentingnya pemberian akses bantuan kemanusiaan dan pelayanan medis kepada masyarakat sipil.
DK PBB Kecam Serangan Houthi terhadap Arab Saudi
Pernyataan presiden DK PBB yang diadopsi pada awal pekan ini mengecam serangan Houthi terhadap Arab Saudi.
DK PBB menyerukan kerja sama praktis dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Yaman, untuk mencegah kelompok tersebut memperoleh senjata dan perlengkapan terkait.
Seruan itu muncul setelah meningkatnya serangan terhadap sejumlah fasilitas penting di Arab Saudi.
Infrastruktur yang menjadi sasaran mencakup bandara dan fasilitas energi.
Selain ancaman terhadap wilayah Arab Saudi, DK PBB juga menyoroti gangguan keamanan pelayaran di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab.
Kedua kawasan perairan tersebut menjadi perhatian dalam pernyataan DK PBB karena ancaman yang terus berlangsung terhadap aktivitas pelayaran.
Serangan terhadap Bandara Tewaskan 19 Orang
Koalisi pimpinan Arab Saudi melaporkan serangan Houthi yang menargetkan sejumlah bandara di wilayah kerajaan telah menewaskan 19 orang.
Dalam pernyataan pada Kamis (15/10/2026), koalisi tersebut juga menyebut sebanyak 364 orang mengalami luka-luka akibat serangan.
Laporan korban tersebut disampaikan di tengah eskalasi konflik yang kembali meningkat sejak Juli 2026.
Pertempuran melibatkan pemerintah Yaman yang didukung koalisi pimpinan Arab Saudi dan kelompok Houthi.
Peningkatan aktivitas militer itu terjadi setelah periode relatif tenang yang berkaitan dengan gencatan senjata sejak April 2022.
Arab Saudi Tegaskan Hak Melindungi Keamanan Nasional
Pemerintah Arab Saudi menyatakan tetap memiliki hak berdasarkan hukum internasional untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam menjaga keamanan negaranya.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan langkah tersebut ditujukan untuk melindungi warga negara dan penduduk yang berada di wilayah kerajaan.
Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan dukungan terhadap upaya DK PBB membatasi akses kelompok Houthi terhadap persenjataan.
Arab Saudi juga menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk melaksanakan ketentuan resolusi DK PBB terkait konflik Yaman.
Hingga Sabtu (17/10/2026), ketegangan keamanan di kawasan tersebut masih menjadi perhatian menyusul serangan terhadap fasilitas sipil dan ancaman terhadap jalur pelayaran.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
