Pantau - Politik luar negeri bebas aktif Indonesia menghadapi tantangan baru di tengah perubahan tatanan dunia menuju sistem multipolar yang semakin terfragmentasi, ketika persaingan kekuatan global, modernisasi militer, dan gelombang ketegangan sosial berlangsung di berbagai negara.
Situasi tersebut menjadi sorotan pengamat Ngasiman Djoyonegoro dalam artikel analisis geopolitik yang diterbitkan pada Rabu (21/10/2026).
Dalam analisisnya, Ngasiman menyoroti langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang terus memperkuat kemampuan pertahanan nasional melalui kerja sama pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dengan sejumlah negara.
Pendekatan tersebut menggunakan strategi multi-alignment atau pengembangan hubungan dengan berbagai kekuatan internasional tanpa hanya bergantung pada satu negara.
Di sisi lain, perkembangan geopolitik global memperlihatkan meningkatnya ketegangan sosial dan persaingan antarnegara yang turut memengaruhi stabilitas internasional.
Indonesia Perkuat Modernisasi Militer melalui Kerja Sama dengan Berbagai Negara
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan modernisasi pertahanan dengan menjalin kerja sama pengadaan alutsista dari Amerika Serikat, Prancis, dan China.
Dalam artikel tersebut, Ngasiman menyebut komitmen pengadaan 24 unit jet tempur F-15EX dan 24 helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat.
Indonesia juga memiliki kerja sama pengadaan 42 jet tempur Dassault Rafale dan kapal selam Scorpène Evolved dari Prancis.
Selain itu, terdapat rencana pengadaan jet tempur Chengdu J-10 dari China dengan nilai yang disebut mencapai 9 miliar dolar AS.
Data dan rencana pengadaan tersebut dikaitkan dengan rujukan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) tahun 2026 dalam analisis Ngasiman.
Namun, daftar tersebut mencakup komitmen dan rencana pengadaan sehingga tidak seluruhnya menunjukkan alutsista yang sudah diterima atau beroperasi di Indonesia.
Pendekatan kerja sama dengan berbagai negara tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai penerapan politik bebas aktif dalam sektor pertahanan.
Gelombang Demonstrasi Melanda Sejumlah Negara di Tengah Ketidakpastian Global
Selain meningkatnya perhatian terhadap modernisasi militer, sejumlah negara menghadapi gelombang demonstrasi dan ketegangan sosial sepanjang September hingga Oktober 2026.
Aksi unjuk rasa dilaporkan berlangsung di sejumlah kota, termasuk Paris di Prancis, Tirana di Albania, Quito di Ekuador, dan La Paz di Bolivia.
Menurut laporan Reuters yang dikutip dalam artikel tersebut, ratusan ribu warga Prancis turun ke jalan untuk menentang kebijakan pengetatan anggaran dan kenaikan harga energi.
Sejumlah demonstran juga dilaporkan melakukan pemblokiran terhadap depo bahan bakar minyak dan pelabuhan sebagai bentuk protes.
Sementara itu, di Albania, demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama diwarnai bentrokan di luar gedung pemerintahan.
Laporan Euronews menyebut aksi tersebut menjadi bagian dari meningkatnya tekanan politik terhadap pemerintahan Albania.
Ngasiman mengaitkan berbagai perkembangan tersebut dengan kondisi dunia yang menghadapi tekanan ekonomi, sosial, dan keamanan secara bersamaan.
Tatanan Dunia Multipolar Dinilai Semakin Terfragmentasi
Dalam analisisnya, Ngasiman menjelaskan bahwa tatanan internasional sedang mengalami perubahan struktural yang memengaruhi hubungan antarnegara.
Integrasi ekonomi global yang sebelumnya berkembang melalui hubungan perdagangan dan investasi lintas negara dinilai mulai menghadapi tekanan akibat meningkatnya persaingan geopolitik.
Kondisi tersebut ditandai dengan kecenderungan terbentuknya kelompok-kelompok regional yang memiliki kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan berbeda.
Analis geopolitik Ian Bremmer menggunakan istilah G-Zero untuk menggambarkan situasi ketika tidak terdapat satu kekuatan utama yang mampu memimpin atau mengarahkan agenda internasional secara dominan.
Konsep tersebut dikaitkan dengan meningkatnya fragmentasi dalam sistem multipolar yang melibatkan berbagai pusat kekuatan dunia.
Dalam kondisi demikian, negara-negara menghadapi tantangan untuk mempertahankan hubungan internasional sekaligus melindungi kepentingan nasional masing-masing.
Politik Bebas Aktif Menjadi Bagian dari Strategi Indonesia
Politik luar negeri bebas aktif merupakan prinsip yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang tidak mengikatkan diri secara otomatis pada satu blok kekuatan tertentu dan tetap berperan dalam hubungan internasional.
Dalam konteks modernisasi pertahanan, pendekatan tersebut tercermin melalui pengembangan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan geopolitik berbeda.
Hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat, Prancis, dan China menjadi contoh pendekatan yang dibahas Ngasiman dalam analisisnya.
Kerja sama tersebut berlangsung ketika persaingan kekuatan global semakin memengaruhi kebijakan keamanan dan ekonomi internasional.
Di tengah perubahan tersebut, Indonesia menghadapi kebutuhan untuk menjaga hubungan diplomatik dengan berbagai mitra sekaligus mempertahankan kepentingan strategis nasional.
Persaingan Global dan Gejolak Sosial Jadi Tantangan Diplomasi Indonesia
Perkembangan geopolitik sepanjang 2026 memperlihatkan hubungan antara kebijakan pertahanan, kondisi ekonomi, dan stabilitas sosial di sejumlah negara.
Di satu sisi, pemerintah berbagai negara meningkatkan perhatian terhadap kemampuan militer dan keamanan nasional.
Di sisi lain, tekanan ekonomi dan kebijakan domestik memicu demonstrasi yang menunjukkan adanya tantangan sosial di tengah masyarakat.
Ngasiman menempatkan perkembangan tersebut sebagai gambaran perubahan tatanan internasional yang semakin sulit dipengaruhi oleh satu kekuatan dominan.
Dalam situasi tersebut, penerapan politik bebas aktif Indonesia menjadi bagian penting dari pembahasan mengenai arah diplomasi dan kerja sama pertahanan nasional.
Analisis tersebut menyoroti perlunya Indonesia menghadapi perubahan geopolitik dengan mempertimbangkan dinamika hubungan antarnegara, kepentingan keamanan, dan perkembangan ekonomi global.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
