Pantau - Sebanyak 780.000 orang diperkirakan turun ke jalan dalam aksi demonstrasi serentak di berbagai wilayah Prancis pada Kamis (5/11), untuk memprotes tingginya biaya hidup serta menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
Pemerintah Prancis menyiapkan pengamanan besar-besaran dengan mengerahkan sekitar 70.000 personel kepolisian dan gendarmerie guna menjaga keamanan serta ketertiban selama demonstrasi berlangsung.
Berdasarkan laporan media lokal BFMTV, gabungan serikat pekerja memperkirakan sekitar 500.000 hingga 700.000 demonstran akan mengikuti aksi di berbagai wilayah di luar Paris, sementara sekitar 40.000 hingga 80.000 orang diperkirakan turun ke jalan di ibu kota Prancis.
Aksi tersebut melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pekerja, pegawai negeri, pensiunan, anggota Gerakan Rompi Kuning, hingga siswa sekolah menengah atas dan mahasiswa.
Para demonstran menuntut pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi lonjakan biaya hidup, menaikkan upah pekerja, serta menerapkan kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat.
Pemerintah Prancis Kerahkan 70 Ribu Aparat dan Kendaraan Lapis Baja
Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, pada Rabu (4/11), menyatakan bahwa pengamanan demonstrasi akan menerapkan standar yang sama seperti aksi sebelumnya pada Sabtu (31/10).
Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, pemerintah menyiapkan 26 kendaraan lapis baja, sekitar 15 kendaraan meriam air, helikopter, serta pesawat nirawak atau drone guna memantau pergerakan massa.
Selain itu, sejumlah satuan kepolisian khusus turut dikerahkan, yakni Brigade Penelitian dan Intervensi (BRI), RAID, serta Kelompok Intervensi Gendarmerie Nasional (GIGN).
Pengerahan pasukan khusus tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan maupun gangguan keamanan selama aksi berlangsung.
Laurent Nunez menjelaskan bahwa pengaturan keamanan bertujuan memastikan demonstran dapat melintasi rute yang aman sekaligus menghindari kawasan sensitif, terutama di pusat-pusat kota.
Gerakan protes di Prancis sebelumnya dimulai oleh kalangan mahasiswa sejak pertengahan September, kemudian berkembang menjadi demonstrasi yang melibatkan berbagai organisasi serikat pekerja dan kelompok masyarakat.
Polisi Batasi Rute Demonstrasi di Paris untuk Cegah Kerusuhan
Di Paris, pengadilan administratif menyetujui rute demonstrasi yang ditetapkan kepolisian kota, yakni dimulai dari Place de la Republique dan berakhir di Place de la Nation.
Keputusan tersebut dikeluarkan setelah pihak penyelenggara demonstrasi mengajukan keberatan terhadap pengaturan jalur aksi yang sebelumnya ditetapkan aparat kepolisian.
Serikat pekerja bersama organisasi pelajar awalnya mengusulkan agar demonstrasi dimulai dari Place de la Bastille menuju Place de la Concorde, yang berada di dekat gedung Majelis Nasional Prancis.
Namun, kepolisian menolak usulan tersebut dengan mempertimbangkan meningkatnya ketegangan sosial dan kerusuhan yang terjadi di ibu kota selama demonstrasi pada 17 Oktober.
Pengaturan rute dilakukan untuk mengurangi risiko bentrokan sekaligus memastikan kegiatan masyarakat di kawasan pusat kota tetap dapat berlangsung.
Aparat keamanan juga akan memantau sejumlah titik strategis yang berpotensi menjadi lokasi berkumpulnya massa selama demonstrasi berlangsung.
Mogok Kerja Ancam Lumpuhkan Transportasi Kereta di Prancis
Selain demonstrasi di jalanan, gelombang mogok kerja diperkirakan terjadi di sejumlah sektor dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, terutama layanan transportasi umum.
Operator kereta api nasional Prancis, SNCF, memperingatkan bahwa aksi mogok kerja dapat menyebabkan gangguan operasional tingkat sedang hingga berat pada layanan kereta regional dan sejumlah jalur komuter di sekitar Paris.
Gangguan tersebut berpotensi memengaruhi perjalanan masyarakat yang mengandalkan transportasi kereta untuk bekerja maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sementara itu, layanan kereta jarak jauh diperkirakan mengalami dampak yang relatif lebih ringan dibandingkan kereta regional dan komuter.
Meski demikian, SNCF memperkirakan sekitar satu dari setiap 10 perjalanan kereta cepat TGV akan dibatalkan akibat aksi mogok kerja yang berlangsung bersamaan dengan demonstrasi nasional.
Pembatalan perjalanan tersebut menjadi salah satu dampak yang perlu diantisipasi masyarakat di tengah meningkatnya mobilisasi massa di berbagai wilayah Prancis.
Demonstran Tuntut Kenaikan Upah dan Perbaikan Daya Beli
Gelombang demonstrasi nasional tersebut dipicu tuntutan masyarakat terhadap pemerintah Prancis untuk mengambil kebijakan yang mampu mengatasi tingginya biaya hidup dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Kenaikan upah menjadi salah satu tuntutan utama demonstran, selain perbaikan kondisi ekonomi dan kebijakan yang mendukung peningkatan daya beli masyarakat.
Keterlibatan pekerja, pensiunan, mahasiswa, hingga organisasi serikat pekerja menunjukkan luasnya kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam aksi protes tersebut.
Dengan perkiraan peserta mencapai 780.000 orang dan pengerahan sekitar 70.000 aparat keamanan, demonstrasi lanjutan ini diperkirakan menjadi salah satu mobilisasi massa berskala besar di Prancis.
Pemerintah Prancis kini menghadapi tantangan menjaga keamanan demonstrasi sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan di tengah aksi mogok kerja dan tuntutan ekonomi masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
