Pantau - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berjanji mengurangi beban keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Prefektur Okinawa, sekaligus mempertimbangkan peningkatan dukungan anggaran pembangunan daerah tersebut pada tahun fiskal 2027.
Komitmen itu disampaikan Takaichi dalam pertemuan Dewan Kebijakan Okinawa bersama Gubernur Okinawa Genta Koja di kantor perdana menteri Jepang, Tokyo, Jumat (6/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi yang pertama dalam 13 tahun melalui forum koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah Prefektur Okinawa.
Pembahasan berlangsung di tengah polemik pemindahan Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma serta meningkatnya perhatian terhadap keamanan masyarakat di sekitar fasilitas militer Amerika Serikat.
Takaichi Berjanji Kurangi Beban Pangkalan Militer AS
Dalam pertemuan tersebut, Takaichi menegaskan komitmen pemerintah Jepang untuk mengurangi dampak keberadaan fasilitas militer Amerika Serikat terhadap masyarakat Okinawa.
Ia menyatakan pemerintah akan "mengerahkan segala upaya untuk mencapai hasil nyata dalam mengurangi beban pangkalan militer AS di Okinawa."
Takaichi juga menginstruksikan sejumlah menteri kabinet terkait untuk mempertimbangkan langkah dukungan bagi Okinawa dalam penyusunan anggaran tahun fiskal 2027.
Okinawa menjadi salah satu wilayah penting dalam kerja sama pertahanan Jepang dan Amerika Serikat karena keberadaan sejumlah fasilitas militer AS.
Namun, keberadaan pangkalan tersebut telah lama menjadi sumber perdebatan antara pemerintah pusat dan masyarakat setempat.
Salah satu persoalan utama adalah rencana pemindahan Pangkalan Udara Futenma ke kawasan pesisir Henoko di Kota Nago, Okinawa.
Rencana tersebut merupakan bagian dari kesepakatan Jepang dan Amerika Serikat yang dibuat pada 1996.
Gubernur Okinawa Minta Kepastian Pengembalian Lahan
Gubernur Okinawa Genta Koja meminta pemerintah pusat memberikan kejelasan mengenai waktu pengembalian lahan yang saat ini digunakan sebagai fasilitas militer.
Permintaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan rencana pemindahan Pangkalan Udara Futenma.
Koja merupakan gubernur pertama dalam 12 tahun yang mendukung rencana pemindahan pangkalan ke Henoko.
Sikap tersebut berbeda dari pendahulunya, Denny Tamaki, yang menentang keras rencana pemindahan pangkalan di dalam wilayah Okinawa.
Meski demikian, Koja mengatakan pemerintah pusat belum memberikan tanggal pasti pengembalian lahan yang dimaksud.
Pekerjaan konstruksi awal di kawasan Henoko telah berlangsung, termasuk di wilayah yang membentang ke arah teluk.
Pembangunan itu tetap menghadapi tuntutan sebagian masyarakat yang menginginkan pemindahan pangkalan militer AS ke luar Okinawa.
Kasus Dugaan Pembunuhan oleh Tentara AS Jadi Sorotan
Pertemuan pemerintah pusat dan Okinawa juga berlangsung setelah muncul kemarahan masyarakat akibat kasus dugaan pembunuhan dan perampokan terhadap seorang perempuan setempat.
Kasus tersebut melibatkan anggota militer Amerika Serikat bernama Devin Ballard yang telah didakwa pada Oktober 2026.
Peristiwa itu kembali memunculkan perhatian terhadap keamanan warga di sekitar fasilitas militer AS.
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan pemerintah Jepang dan Amerika Serikat telah menyepakati langkah peningkatan pendidikan serta pembinaan bagi personel militer AS.
Kesepakatan tersebut disampaikan Motegi dalam pertemuan Dewan Kebijakan Okinawa.
Langkah itu menjadi salah satu upaya yang dibahas kedua negara untuk merespons persoalan yang melibatkan personel militer Amerika Serikat di Jepang.
Anggaran Pembangunan Okinawa Berpeluang Tembus Rp34,4 Triliun
Selain persoalan pangkalan militer, pemerintah Jepang mempertimbangkan peningkatan anggaran pembangunan Okinawa untuk tahun fiskal 2027.
Menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, anggaran pembangunan Okinawa berpeluang meningkat menjadi lebih dari 300 miliar yen atau sekitar Rp34,4 triliun.
Nilai itu melampaui usulan awal sebesar 289,7 miliar yen.
Sejak tahun fiskal 2022, anggaran pembangunan Okinawa berada pada kisaran 260 miliar yen atau sekitar Rp29,8 triliun.
Sebelumnya, anggaran daerah tersebut berada pada kisaran 300 miliar yen sebelum mengalami penurunan.
Perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan pemerintah prefektur mengenai pemindahan pangkalan militer dinilai turut berkontribusi terhadap penurunan anggaran selama kepemimpinan Denny Tamaki.
Koja sendiri menjadikan peningkatan anggaran pembangunan sebagai salah satu janji kampanyenya.
Dalam pemilihan gubernur pada September 2026, Koja lebih menitikberatkan persoalan ekonomi dibandingkan isu pangkalan militer.
Pemerintah Jepang Perkuat Kerja Sama Pertahanan di Okinawa
Pertemuan Dewan Kebijakan Okinawa kembali digelar setelah Koja memenangkan pemilihan gubernur pada September 2026.
Koja memperoleh dukungan dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa dan dipimpin Sanae Takaichi.
Ia mengalahkan Denny Tamaki yang sebelumnya memimpin Okinawa selama delapan tahun.
Pemerintahan Takaichi kini berupaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah Okinawa mengenai pemindahan Pangkalan Futenma.
Kerja sama tersebut juga berkaitan dengan rencana peningkatan kemampuan pertahanan Jepang di Kepulauan Nansei.
Kepulauan itu memiliki posisi strategis karena membentang dari wilayah Kyushu ke arah barat daya menuju Taiwan.
Pemerintah Jepang menempatkan penguatan pertahanan kawasan tersebut dalam konteks meningkatnya aktivitas dan pengaruh China di wilayah Indo-Pasifik.
Meski demikian, kepastian waktu pengembalian lahan pangkalan militer dan besaran akhir anggaran pembangunan Okinawa untuk 2027 masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
