Pantau - Pemerintah Irak mengusulkan pembentukan komite yang terdiri atas para menteri luar negeri negara-negara kawasan untuk menjalankan misi diplomatik ke Iran dan Amerika Serikat (AS) guna mencari penyelesaian damai atas perselisihan yang masih berlangsung antara Teheran dan Washington.
Usulan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Jumat (6/11/2026).
Berdasarkan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Irak, pembentukan komite regional bertujuan memperkuat upaya diplomasi, mencegah peningkatan ketegangan, dan membuka peluang penyelesaian konflik melalui perundingan.
Dalam pembicaraan tersebut, kedua menteri juga membahas kemungkinan dimulainya kembali negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat, termasuk persoalan program nuklir Teheran serta keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Irak menilai langkah diplomatik bersama diperlukan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kemungkinan berlanjutnya operasi militer di kawasan Timur Tengah.
Irak Dorong Pembentukan Komite Menteri Luar Negeri untuk Temui Iran dan AS
Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein mengusulkan agar negara-negara di kawasan membentuk komite khusus yang beranggotakan para menteri luar negeri.
Komite tersebut direncanakan menjalankan misi diplomatik ke Teheran dan Washington untuk membahas penyelesaian perselisihan yang masih menghambat hubungan kedua negara.
Menurut Kementerian Luar Negeri Irak, usulan tersebut muncul dalam pembicaraan Hussein dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.
Hussein menekankan pentingnya keterlibatan negara-negara kawasan dalam mencari solusi damai terhadap ketegangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas regional.
Ia juga memperingatkan bahwa situasi keamanan kawasan masih menghadapi risiko peningkatan konflik akibat kekhawatiran terhadap kemungkinan dimulainya kembali operasi militer.
Karena itu, pemerintah Irak mendorong langkah konkret untuk mengendalikan eskalasi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan penurunan ketegangan.
Kedua menteri sepakat mengenai pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan, terutama antara negara-negara yang bertetangga langsung.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat keamanan kawasan sekaligus mencegah munculnya konflik militer baru.
Iran Siapkan Proposal Perundingan dengan Amerika Serikat
Dalam percakapan tersebut, Abbas Araghchi menyampaikan pandangan pemerintah Iran mengenai persiapan melanjutkan perundingan dengan Amerika Serikat.
Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Irak, Teheran sebelumnya telah menyampaikan sejumlah usulan menjelang pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat.
Proposal tersebut mencakup penetapan jadwal dimulainya kembali perundingan antara kedua negara.
Selain itu, Iran mengusulkan pembukaan kembali Selat Hormuz serta pembahasan ulang sejumlah poin yang sebelumnya telah disepakati melalui perundingan di Pakistan.
Pemerintah Iran juga memasukkan ketentuan tambahan terkait program nuklirnya sebagai bagian dari agenda pembicaraan.
Fuad Hussein menyampaikan apresiasi kepada Araghchi atas penjelasan mengenai isi proposal yang disiapkan Teheran.
Kedua pejabat turut membahas hasil pemilihan paruh waktu Amerika Serikat dan kemungkinan dampaknya terhadap perkembangan politik serta keamanan di kawasan.
Pembicaraan tersebut menjadi bagian dari upaya diplomatik untuk membuka kembali komunikasi antara Washington dan Teheran setelah konflik militer yang terjadi sebelumnya.
Konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel Bermula pada Februari 2026
Ketegangan diplomatik yang berlangsung saat ini berkaitan dengan konflik militer yang dimulai pada 28 Februari 2026.
Pada saat itu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran yang kemudian dibalas dengan serangan dari Teheran.
Konflik tersebut meningkatkan ketegangan keamanan di Timur Tengah dan mendorong berbagai upaya internasional untuk menghentikan eskalasi.
Pada April 2026, Washington dan Teheran mencapai sejumlah kesepahaman melalui perundingan yang dimediasi Pakistan.
Kesepahaman tersebut menjadi dasar bagi pembahasan lanjutan mengenai pengaturan keamanan dan langkah untuk mengurangi ketegangan.
Setelah perundingan di Pakistan, kedua negara melanjutkan komunikasi diplomatik dan teknis untuk membahas pelaksanaan pengaturan yang telah disepakati.
Namun, sejumlah perbedaan pandangan masih menghambat tercapainya penyelesaian jangka panjang.
Persoalan tersebut mencakup pelonggaran sanksi terhadap Iran, keamanan pelayaran di Selat Hormuz, serta pengaturan keamanan kawasan yang lebih luas.
Perbedaan kepentingan antara kedua negara membuat proses diplomatik masih memerlukan pembahasan lanjutan.
Selat Hormuz Jadi Isu Utama dalam Negosiasi Iran dan Amerika Serikat
Selat Hormuz menjadi salah satu persoalan utama dalam pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat karena memiliki peran strategis dalam perdagangan energi internasional.
Jalur perairan tersebut merupakan salah satu rute penting bagi pengiriman minyak dan energi dari kawasan Timur Tengah menuju pasar global.
Keamanan dan kelancaran lalu lintas kapal di Selat Hormuz menjadi perhatian dalam upaya mencapai kesepakatan antara Washington dan Teheran.
Dalam proposal terbarunya, Iran memasukkan pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai salah satu agenda yang perlu dibahas dalam perundingan.
Teheran juga menginginkan peran yang lebih besar dalam pengelolaan lalu lintas maritim melalui jalur perairan strategis tersebut.
Sementara itu, persoalan keamanan maritim masih menjadi salah satu hambatan dalam pembahasan penyelesaian konflik.
Selain Selat Hormuz, kedua negara masih menghadapi perbedaan pandangan mengenai sanksi ekonomi dan pengaturan keamanan regional.
Irak Tekankan Pentingnya Diplomasi untuk Cegah Konflik Baru
Pemerintah Irak menilai komunikasi antara negara-negara kawasan perlu terus diperkuat untuk mencegah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.
Fuad Hussein menekankan bahwa langkah diplomatik harus disertai tindakan konkret yang dapat membantu menciptakan situasi lebih stabil.
Ia juga mengingatkan bahwa kekhawatiran terhadap kemungkinan dimulainya kembali operasi militer masih menjadi tantangan bagi keamanan regional.
Dalam pembicaraan dengan Abbas Araghchi, kedua menteri menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan untuk mendukung keamanan dan stabilitas kawasan.
Usulan pembentukan komite menteri luar negeri menjadi salah satu langkah yang ditawarkan Irak untuk mempertemukan kepentingan berbagai pihak melalui jalur diplomasi.
Meski demikian, belum ada pengumuman mengenai negara-negara yang akan bergabung dalam komite tersebut maupun jadwal pelaksanaan kunjungan ke Teheran dan Washington.
Pemerintah Irak masih mendorong pembahasan lebih lanjut agar inisiatif diplomatik regional tersebut dapat membantu membuka jalan menuju penyelesaian damai antara Iran dan Amerika Serikat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
