Pantau - Presiden Maladewa Mohamed Muizzu menegaskan bahwa pemegang paspor Israel akan tetap dilarang memasuki negaranya dalam keadaan apa pun melalui rancangan undang-undang keimigrasian baru yang sedang disiapkan pemerintah.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memastikan larangan masuk berlaku tanpa syarat dan tidak bergantung pada perkembangan situasi konflik Israel-Palestina.
Dalam konferensi pers di Kantor Presiden pada Senin (9/11/2026), Muizzu menyatakan rancangan aturan terbaru akan menghapus ketentuan yang sebelumnya mengaitkan larangan masuk dengan berakhirnya operasi militer Israel terhadap warga Palestina.
Muizzu menilai pemberian izin masuk kepada pemegang paspor Israel tidak dapat dibenarkan di tengah tindakan Israel terhadap rakyat Palestina yang disebutnya sebagai genosida.
Maladewa Siapkan Larangan Masuk Tanpa Syarat
Muizzu menjelaskan bahwa usulan kebijakan sebelumnya menetapkan larangan masuk bagi pemegang paspor Israel hingga Israel mengakhiri tindakan yang disebutnya sebagai genosida terhadap warga Palestina.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan konflik yang berlangsung sejak Oktober 2023.
Namun, pemerintah Maladewa kini menyiapkan rancangan undang-undang yang menghapus batasan tersebut.
Dengan perubahan itu, larangan masuk bagi pemegang paspor Israel dirancang tetap berlaku tanpa dikaitkan dengan perkembangan konflik pada masa mendatang.
Muizzu mengatakan penyusunan aturan baru tersebut mencerminkan sikap pemerintah Maladewa terhadap tindakan Israel di wilayah Palestina.
Pemerintah Maladewa juga menegaskan bahwa kebijakan keimigrasian tersebut merupakan bagian dari sikap politik luar negeri negara itu.
Larangan Pemegang Paspor Israel Berlaku Sejak April 2025
Maladewa sebelumnya telah memberlakukan larangan masuk terhadap pemegang paspor Israel pada April 2025.
Kebijakan tersebut mulai diterapkan setelah Presiden Muizzu mengesahkan perubahan Undang-Undang Keimigrasian yang telah mendapat persetujuan parlemen.
Saat pengesahan aturan tersebut, Muizzu menyatakan larangan masuk merupakan bentuk solidaritas negaranya terhadap rakyat Palestina.
Langkah itu juga menjadi bentuk penolakan pemerintah Maladewa terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza.
Rancangan undang-undang terbaru bertujuan mempertegas kebijakan yang telah diberlakukan sejak tahun sebelumnya.
Perubahan yang disiapkan pemerintah berfokus pada penghapusan persyaratan yang sebelumnya dapat menjadi dasar berakhirnya larangan tersebut.
Presiden Muizzu Tegaskan Dukungan terhadap Kemerdekaan Palestina
Selain membahas kebijakan imigrasi, Muizzu kembali menegaskan dukungan Maladewa terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Ia menyatakan pemerintah Maladewa secara konsisten menyampaikan sikap tersebut melalui berbagai forum internasional dan jalur hukum.
Maladewa mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan sebelum 1967.
Pemerintah negara kepulauan tersebut juga mendukung penetapan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sikap tersebut menjadi dasar kebijakan luar negeri Maladewa dalam merespons konflik Israel-Palestina.
Melalui rancangan undang-undang keimigrasian yang sedang disiapkan, pemerintah Maladewa berupaya memastikan larangan masuk bagi pemegang paspor Israel tidak lagi bergantung pada syarat penghentian konflik.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
