Pantau - Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menolak menghadiri pembicaraan yang diprakarsai Presiden Karol Nawrocki untuk menyelesaikan krisis konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) Polandia, dengan alasan perselisihan mengenai kepemimpinan lembaga tersebut telah selesai.
Penolakan tersebut disampaikan Tusk kepada wartawan di Dublin, Irlandia, setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Eropa pada Jumat malam, 13 November.
"Masalah MK telah diselesaikan," kata Tusk ketika menanggapi perselisihan yang masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan pihak kepresidenan Polandia.
Tusk menegaskan bahwa pemerintahannya tidak memerlukan perundingan tambahan untuk membahas persoalan kepemimpinan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya memicu ketegangan politik dan hukum di Warsawa.
Menurutnya, Mahkamah Konstitusi Polandia telah kembali beroperasi dan sedang menjalani proses pemulihan untuk menjalankan fungsi serta kewenangannya sebagaimana mestinya.
Tusk mengakui bahwa Presiden Nawrocki bersama partai-partai oposisi belum dapat menerima peraturan baru yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan lembaga peradilan konstitusi tersebut.
Namun, ia menegaskan tidak akan menunggu persetujuan pihak-pihak yang menolak langkah pemerintah dalam memulihkan sistem peradilan Polandia.
"Saya tidak akan menunggu persetujuan dari mereka yang selama bertahun-tahun telah merusak sistem peradilan di Polandia," kata Tusk.
Penolakan tersebut semakin memperjelas pertentangan antara pemerintahan Tusk yang dipimpin koalisi pro-Eropa dan Presiden Nawrocki yang merupakan sekutu Partai Hukum dan Keadilan (PiS).
Presiden Nawrocki Undang Partai Politik Bahas Krisis Mahkamah Konstitusi
Sebelumnya, Kantor Kepresidenan Polandia pada Kamis, 12 November, mengumumkan undangan konsultasi kepada seluruh fraksi politik di parlemen untuk membahas krisis kepemimpinan Mahkamah Konstitusi.
Pertemuan yang diprakarsai Presiden Karol Nawrocki tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 November, di Istana Belweder, Warsawa.
Konsultasi itu dimaksudkan untuk mempertemukan berbagai kekuatan politik dalam membahas perselisihan mengenai legitimasi dan pengelolaan Mahkamah Konstitusi Polandia.
Namun, rencana pertemuan tersebut mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah partai dan koalisi politik di parlemen.
Koalisi partai kiri dan tengah-kiri Lewica, yang menjadi salah satu mitra dalam pemerintahan Donald Tusk, menyatakan tidak akan mengikuti konsultasi yang diselenggarakan pihak kepresidenan.
Sikap serupa disampaikan Koalisi Sipil atau Civic Coalition, yang merupakan kekuatan politik utama pendukung pemerintahan Tusk.
Sementara itu, sejumlah partai lain menyatakan kesediaannya menghadiri pertemuan tersebut, yakni Partai Rakyat Polandia (PSL), Polandia 2050, Partai Hukum dan Keadilan (PiS), serta Konfederasi yang berhaluan kanan.
Perbedaan sikap antarkelompok politik tersebut menunjukkan belum tercapainya kesepakatan mengenai langkah penyelesaian konflik kepemimpinan Mahkamah Konstitusi Polandia.
Polisi Dikerahkan ke Mahkamah Konstitusi Polandia pada 30 Oktober
Krisis kepemimpinan Mahkamah Konstitusi Polandia sebelumnya mencapai titik penting pada 30 Oktober ketika aparat kepolisian dikerahkan ke gedung lembaga peradilan konstitusi tersebut di Warsawa.
Pengerahan polisi dilakukan setelah seorang hakim melaporkan adanya ancaman di tengah munculnya keputusan kontroversial mengenai penangguhan jabatan pimpinan Mahkamah Konstitusi.
Keputusan tersebut menyangkut Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Bartlomiej Sochanski.
Penangguhan jabatan kedua pejabat itu kemudian memicu perselisihan mengenai pihak yang memiliki kewenangan sah untuk memimpin dan mengendalikan lembaga peradilan konstitusi Polandia.
Anna Korwin-Piotrowska, hakim yang berafiliasi dengan kelompok mayoritas baru di Mahkamah Konstitusi, kemudian mengambil alih kendali lembaga tersebut.
Namun, Swieczkowski dan Sochanski menolak keputusan penangguhan jabatan mereka dan tetap menyatakan diri sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi yang sah.
Penolakan tersebut menyebabkan munculnya klaim kepemimpinan yang saling bertentangan antara kelompok mayoritas baru dan kedua pejabat yang dikenai penangguhan jabatan.
Perselisihan itu tidak hanya menyangkut kedudukan pimpinan, tetapi juga kewenangan administratif dalam menjalankan operasional Mahkamah Konstitusi Polandia.
Ketua MK yang Ditangguhkan Ditolak Masuk Gedung dan Persoalkan Akses Rekening
Ketegangan kembali terjadi pada Kamis, 12 November, ketika Bogdan Swieczkowski berusaha memasuki kantor pusat Mahkamah Konstitusi Polandia.
Upaya tersebut tidak berhasil setelah Swieczkowski ditolak masuk ke gedung lembaga peradilan konstitusi tersebut.
Swieczkowski yang menolak penangguhan jabatannya tetap mempertahankan klaim sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang sah.
Selain berupaya kembali memasuki kantor, ia dilaporkan mengambil langkah untuk membatasi akses terhadap rekening bank Mahkamah Konstitusi bagi pihak-pihak yang menurutnya tidak memiliki kewenangan.
Langkah tersebut memperluas perselisihan dari persoalan legitimasi kepemimpinan menjadi sengketa mengenai penguasaan administratif dan pengelolaan keuangan lembaga.
Di sisi lain, kelompok mayoritas baru yang dipimpin Anna Korwin-Piotrowska tetap menjalankan kendali atas Mahkamah Konstitusi.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah menyatakan persoalan telah diselesaikan, keputusan mengenai kepemimpinan Mahkamah Konstitusi belum diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.
Konflik Tusk dan Nawrocki Meluas hingga Reformasi Lembaga Negara
Perselisihan mengenai Mahkamah Konstitusi Polandia merupakan bagian dari pertentangan politik dan kelembagaan yang lebih luas antara Perdana Menteri Donald Tusk dan Presiden Karol Nawrocki.
Kedua pemimpin tersebut memiliki perbedaan pandangan mengenai sejumlah persoalan, termasuk penunjukan hakim, pembagian kewenangan eksekutif, serta reformasi lembaga-lembaga negara.
Pemerintahan Tusk berupaya melakukan perubahan terhadap sistem kelembagaan yang dibentuk selama delapan tahun pemerintahan Partai Hukum dan Keadilan (PiS).
Reformasi tersebut menjadi salah satu sumber ketegangan antara koalisi pemerintahan pro-Eropa dan kelompok politik yang bersekutu dengan Presiden Nawrocki.
Perbedaan pandangan juga mencakup legitimasi sejumlah keputusan kelembagaan serta kewenangan pemerintah dalam menjalankan perubahan terhadap sistem peradilan.
Tusk tetap mempertahankan sikap bahwa pemulihan Mahkamah Konstitusi harus dilanjutkan tanpa menunggu persetujuan presiden maupun kelompok oposisi.
Sebaliknya, Nawrocki masih mengupayakan konsultasi politik dengan berbagai fraksi parlemen untuk membahas krisis yang terjadi.
Dengan pemerintah menyatakan persoalan telah selesai, sementara pihak kepresidenan tetap mengupayakan perundingan dan pimpinan yang ditangguhkan menolak keputusan tersebut, sengketa legitimasi Mahkamah Konstitusi Polandia masih menjadi sumber ketegangan politik dan hukum di negara itu.
- Penulis :
- Leon Weldrick
