Pantau - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan bahaya oligarki ekonomi yang dapat menyebabkan kekayaan nasional hanya dikuasai segelintir kelompok masyarakat sehingga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Peringatan tersebut disampaikan Haedar Nashir dalam sambutannya pada kegiatan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu.
"Sebagian kecil orang menguasai kekayaan Indonesia sehingga tercipta kesenjangan ekonomi atau sosial ekonomi. Potensi inilah yang melahirkan oligarki ekonomi," kata Haedar Nashir.
Haedar menjelaskan bahwa oligarki ekonomi berpotensi muncul ketika kekayaan dan sumber daya ekonomi nasional terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat menghadapi keterbatasan akses terhadap kesejahteraan.
Menurutnya, persoalan ketimpangan ekonomi bukan sekadar menyangkut perbedaan pendapatan antarkelompok masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi nasional.
Ia menegaskan bahwa kekayaan Indonesia harus memberikan manfaat bagi seluruh rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi besar.
Haedar Nashir Tegaskan Keadilan Ekonomi Jadi Fondasi Persatuan Bangsa
Haedar Nashir menilai persatuan nasional tidak cukup hanya dibangun melalui kesamaan identitas, semangat kebangsaan, dan nasionalisme, tetapi juga harus ditopang oleh pemerataan kesejahteraan serta keadilan ekonomi.
Menurutnya, ketimpangan ekonomi yang terus berlangsung berpotensi memperlebar kesenjangan sosial sekaligus melemahkan fondasi persatuan bangsa.
Dalam pandangan Muhammadiyah, keadilan ekonomi merupakan unsur penting dalam membangun kehidupan berbangsa yang kuat karena berkaitan langsung dengan kesempatan masyarakat memperoleh kesejahteraan secara adil.
Haedar turut mengutip prinsip dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.
Prinsip tersebut menjadi landasan untuk mengingatkan pentingnya pemerataan manfaat kekayaan nasional agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan menikmati hasil pembangunan ekonomi.
Ia juga mengingatkan bahwa ketimpangan kesejahteraan yang tidak ditangani dapat memicu persoalan sosial akibat perbedaan akses masyarakat terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi.
Karena itu, Haedar menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan hasil pengelolaan kekayaan nasional dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Muhammadiyah Dorong Penguatan Pasal 33 dan 34 UUD 1945
Haedar Nashir menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, kedua pasal tersebut memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan perekonomian nasional dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pasal 33 UUD 1945 mengatur prinsip perekonomian nasional, termasuk penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sementara itu, Pasal 34 UUD 1945 mengatur tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar.
"Pasal 33 itu memiliki spirit politik kemakmuran bersama untuk rakyat Indonesia dan menolak segala bentuk individualisme, liberalisme, serta kapitalisme yang rakus," ujar Haedar.
Haedar menilai semangat kemakmuran bersama yang terkandung dalam konstitusi harus menjadi pedoman utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan sektor-sektor ekonomi strategis nasional.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan negara harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas, bukan hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu.
Penguatan peran negara dalam mengelola sumber daya strategis juga diharapkan mampu memastikan manfaat ekonomi dapat didistribusikan secara lebih adil kepada seluruh rakyat Indonesia.
Haedar Apresiasi Prabowo soal Kedaulatan Ekonomi dan Soroti Praktik Vampir Ekonomi
Dalam kesempatan tersebut, Haedar Nashir turut menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya memberikan perhatian terhadap penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
Haedar menyebut Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan telah mengingatkan bahaya ketergantungan Indonesia terhadap kekuatan asing yang dapat membuat posisi ekonomi bangsa menjadi rapuh.
Ia juga menyinggung pandangan Prabowo mengenai praktik vampir ekonomi, yakni praktik ekonomi yang digambarkan rakus dan berpotensi menimbulkan penderitaan bagi masyarakat luas.
Menurut Haedar, perhatian terhadap kedaulatan ekonomi nasional perlu diwujudkan melalui kebijakan yang memastikan pengelolaan sumber daya strategis tetap mengutamakan kepentingan rakyat.
Ia berharap langkah pemerintah dalam memperkuat penguasaan negara terhadap sektor-sektor ekonomi strategis dapat berjalan sejalan dengan tujuan pemerataan kesejahteraan.
Selain itu, Haedar mendukung upaya memperluas peran pengusaha nasional dalam perekonomian sepanjang kebijakan tersebut tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Penguatan pengusaha nasional dinilai perlu disertai mekanisme yang memastikan manfaat kegiatan ekonomi tidak kembali terkonsentrasi pada segelintir kelompok.
Haedar mengingatkan bahwa kedaulatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bangsa mengelola sumber dayanya sendiri, tetapi juga dengan pemerataan manfaat pengelolaan tersebut kepada masyarakat.
Ketimpangan Ekonomi Berpotensi Memicu Konflik Sosial
Haedar Nashir kembali menegaskan bahwa kesenjangan ekonomi yang tidak ditangani dapat menjadi salah satu faktor pemicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Perbedaan tingkat kesejahteraan dan terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi dinilai berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan yang adil.
Menurutnya, penguatan persatuan nasional harus berjalan beriringan dengan upaya mengurangi kesenjangan sosial dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong pengelolaan kekayaan nasional yang berlandaskan amanat konstitusi dan mengutamakan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi.
Melalui peringatan mengenai bahaya oligarki ekonomi tersebut, Haedar berharap pemerintah terus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, mencegah pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu, serta memastikan sumber daya Indonesia dimanfaatkan untuk mewujudkan kemakmuran bersama.
- Penulis :
- Shila Glorya
