Pantau - Badan Perfilman Indonesia (BPI) menjalin komunikasi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema menjelang perayaan lima abad Jakarta.
BPI Dukung Penguatan Industri Perfilman
Ketua Umum BPI Fauzan Zidni mengatakan pihaknya juga meminta DPRD DKI Jakarta memfasilitasi kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Badan Perfilman Indonesia.
“Kami juga meminta kepada DPRD DKI untuk membantu memfasilitasi kerja sama yang akan dikerjakan oleh Pemprov DKI dengan Badan Perfilman Indonesia,” ungkap Fauzan Zidni.
Menurut Fauzan, peluncuran Jakarta Film Commission menjadi langkah strategis untuk memperkuat industri perfilman di ibu kota.
Jakarta Film Commission menghadirkan berbagai program seperti pengembalian pajak tontonan sebesar 50 persen, potongan biaya penggunaan lokasi syuting di aset milik Pemprov DKI Jakarta, serta dukungan lainnya bagi pelaku industri film.
DPRD DKI Berikan Dukungan
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menyatakan dukungannya terhadap peluang kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Badan Perfilman Indonesia.
“Kami dari DPRD DKI mendukung, karena ini bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global,” ujarnya.
Suhud mengatakan pengembangan industri perfilman sejalan dengan rencana menjadikan Jakarta sebagai kota sinema.
Berdasarkan data BPI, Jakarta menjadi daerah dengan jumlah penonton film Indonesia terbesar sehingga penguatan ekosistem perfilman dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif.
“Film menjelaskan kehidupan sosial dan menjadi contoh bagi masyarakat,” kata Suhud.
Menurut Suhud, pengembangan industri perfilman juga diharapkan membuka ruang ekspresi sekaligus menciptakan peluang kerja bagi masyarakat yang berminat dan berkecimpung di dunia perfilman.
- Penulis :
- Gerry Eka
