billboard mobile
HOME  ⁄  Hukum

Selamatkan Dana Pensiun Jutaan PNS, DPR Desak Tindak Tegas Permainan Kotor PT Taspen

Oleh Ahmad Munjin
SHARE   :

Selamatkan Dana Pensiun Jutaan PNS, DPR Desak Tindak Tegas Permainan Kotor PT Taspen
Foto: Arsip - Anggota Komisi VII DPR Rieke Diah Pitaloka. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Pantau - Dugaan indikasi permainan kotor dalam pengelolaan dana peserta PT Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keamanan dana pensiun yang dikelola pun diragukan.

Anggota Komisi VII DPR Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan kekhawatirannya terhadap aspek keamanan perusahaan tersebut.

"Berulangkali dalam rapat Komisi VI DPR, saya selaku anggota mempertanyakan keamanan dana peserta PT Taspen. Jawabannya selalu sama, aman. Saya pertanyakan karena ada indikasi-indikasi kuat permainan kotor terhadap potongan gaji pekerja negara yang dikelola PT Taspen," kata Rieke dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (18/03/2024).

Lebih lanjut, Rieke menegaskan pentingnya mencegah kejadian serupa dengan kasus yang melanda PT Asabri dan PT Jiwasraya agar tidak menimpa PT Taspen. Dirinya menekankan bahwa tabungan dana pensiun yang dikelola oleh PT Taspen berasal dari potongan gaji PNS, bukan dari APBN.

"Uang ratusan triliun yang terakumulasi di PT Taspen adalah potongan gaji para pekerja yang bekerja pada negara, bukan uang gratisan dari negara," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Dalam penyelidikan terhadap PT Taspen, Rieke juga mengapresiasi upaya dari mantan istri Dirut PT Taspen, Rina Lauwy, beserta pengacaranya, yang gigih memperjuangkan mengungkap kasus tersebut.

Rieke juga memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang melakukan penyelidikan terhadap indikasi investasi fiktif dana potongan gaji PNS di PT Taspen oleh terduga Dirut Taspen, saudara Kosasih.

"Nasib dana pensiun jutaan PNS ada di tangan KPK. Saya yakin KPK akan membongkar kasus ini tanpa pandang bulu," ujarnya.

Legislator Dapil Jawa Barat ini mendesak pemerintah untuk mengeluarkan surat cekal kepada Dirut PT Taspen yang terlibat dalam indikasi korupsi dana PNS di PT Taspen. Tak hanya itu, ia juga akan mengusulkan agar kasus PT Taspen menjadi agenda utama pada masa sidang berikutnya di Komisi VI DPR.

"Saya mendesak pemerintah untuk keluarkan surat cekal kepada Dirut PT Taspen, Kosasih, dan para pihak yang terindikasi kuat terlibat dalam indikasi kuat korupsi dana PNS di PT Taspen," beber Rieke.

Perjuangan Rieke ini dilatarbelakangi keinginannya untuk menyelamatkan ratusan triliun potongan gaji jutaan PNS di seluruh Indonesia. Dengan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap PT Taspen, agar berharap potensi korupsi dapat dicegah dan keamanan dana pensiun para pekerja negara terjamin.

"Selamatkan ratusan triliun potongan gaji jutaan PNS di seluruh Indonesia! Cekal Dirut Taspen!" pungkas Rieke tandas.

Penulis :
Ahmad Munjin