Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Lee Sang Min dimakzulkan Parlemen Korea Selatan terkait cara penanganan tragedi Itaewon tahun 2022 lalu.
Voting pemakzulan yang digelar parlemen itu menjadikan Lee sebagai anggota kabinet pemerintahan pertama yang dimakzulkan oleh badan legislatif.
Dikutip dari Reuters, Rabu (8/2/2023), Parlemen Korsel beranggotakan 300 anggota. Sebanyak 179 suara mendukung pemakzulan dan 109 suara menolak.
Komisi kehakiman dalam parlemen Korsel selanjutnya akan mengkaji mosi pemakzulan itu sebelum menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi, yang akan memutuskan apakah akan menegakkan pemakzulan itu. Prosesnya bisa memakan waktu hingga enam bulan ke depan.
Partai Demokrat dan partai-partai oposisi lainnya telah berupaya menggulingkan Lee dari jabatan Mendagri, dengan menyatakan dia bertanggung jawab atas respons yang gagal atas tragedi desak-desakan di Itaewon saat perayaan Halloween pada 29 Oktober 2022 lalu.
Sedikitnya 159 orang tewas dan 196 orang lainnya mengalami luka-luka ketika banyak orang membanjiri gang-gang sempit di distrik Itaewon, yang terkenal dengan kehidupan malamnya itu, untuk merayakan Halloween pertama tanpa adanya pembatasan virus Corona (COVID-19) dalam tiga tahun terakhir.
Lee dan pihak kepolisian menghadapi kritikan tajam atas cara menangani tragedi itu, terutama usai transkrip panggilan darurat yang diungkap ke publik menunjukkan banyak pengaduan warga soal potensi bahaya di Itaewon saat malam itu dan panggilan bantuan beberapa jam sebelum insiden terjadi.
Lee telah meminta maaf atas kegagalan dalam merespons tragedi itu. Namun ketika ditanya apakah dirinya bersedia mengundurkan diri, Lee menegaskan prioritasnya adalah merancang langkah-langkah untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali dan memastikan penerapannya.
Presiden Yoon Suk Yeol menolak tuntutan oposisi untuk memecat Lee. Kantor kepresidenan Korsel dan Partai Kekuatan Rakyat yang menaungi Yoon mengecam Partai Demokrat karena menyalahgunakan kekuasaan mayoritas dalam parlemen untuk melanjutkan mosi pemakzulan itu.
"Itu adalah penolakan terhadap demokrasi parlementer. Itu akan tercatat sebagai sejarah memalukan dalam politik parlementer," kata kantor Kepresidenan Korsel.
Sebelum Lee, Presiden Park Geun Hye menjadi presiden pertama Korsel yang dimakzulkan tahun 2017 lalu, ketika Mahkamah Konstitusi menyetujui mosi pemakzulan yang diloloskan parlemen Korsel.
Voting pemakzulan yang digelar parlemen itu menjadikan Lee sebagai anggota kabinet pemerintahan pertama yang dimakzulkan oleh badan legislatif.
Dikutip dari Reuters, Rabu (8/2/2023), Parlemen Korsel beranggotakan 300 anggota. Sebanyak 179 suara mendukung pemakzulan dan 109 suara menolak.
Komisi kehakiman dalam parlemen Korsel selanjutnya akan mengkaji mosi pemakzulan itu sebelum menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi, yang akan memutuskan apakah akan menegakkan pemakzulan itu. Prosesnya bisa memakan waktu hingga enam bulan ke depan.
Partai Demokrat dan partai-partai oposisi lainnya telah berupaya menggulingkan Lee dari jabatan Mendagri, dengan menyatakan dia bertanggung jawab atas respons yang gagal atas tragedi desak-desakan di Itaewon saat perayaan Halloween pada 29 Oktober 2022 lalu.
Sedikitnya 159 orang tewas dan 196 orang lainnya mengalami luka-luka ketika banyak orang membanjiri gang-gang sempit di distrik Itaewon, yang terkenal dengan kehidupan malamnya itu, untuk merayakan Halloween pertama tanpa adanya pembatasan virus Corona (COVID-19) dalam tiga tahun terakhir.
Lee dan pihak kepolisian menghadapi kritikan tajam atas cara menangani tragedi itu, terutama usai transkrip panggilan darurat yang diungkap ke publik menunjukkan banyak pengaduan warga soal potensi bahaya di Itaewon saat malam itu dan panggilan bantuan beberapa jam sebelum insiden terjadi.
Lee telah meminta maaf atas kegagalan dalam merespons tragedi itu. Namun ketika ditanya apakah dirinya bersedia mengundurkan diri, Lee menegaskan prioritasnya adalah merancang langkah-langkah untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali dan memastikan penerapannya.
Presiden Yoon Suk Yeol menolak tuntutan oposisi untuk memecat Lee. Kantor kepresidenan Korsel dan Partai Kekuatan Rakyat yang menaungi Yoon mengecam Partai Demokrat karena menyalahgunakan kekuasaan mayoritas dalam parlemen untuk melanjutkan mosi pemakzulan itu.
"Itu adalah penolakan terhadap demokrasi parlementer. Itu akan tercatat sebagai sejarah memalukan dalam politik parlementer," kata kantor Kepresidenan Korsel.
Sebelum Lee, Presiden Park Geun Hye menjadi presiden pertama Korsel yang dimakzulkan tahun 2017 lalu, ketika Mahkamah Konstitusi menyetujui mosi pemakzulan yang diloloskan parlemen Korsel.
- Penulis :
- Fadly Zikry
