Pantau - Pemerintah transisi Bangladesh memutuskan membatalkan semua paspor diplomatik, termasuk milik bekas Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina yang mengungsi ke negara tetangga, India, setelah “revolusi” oleh para mahasiswa pada 5 Agustus 2024.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bangladesh mengkonfirmasi pada Rabu (21/8/2024) bahwa paspor diplomatik atau paspor merah yang dialokasikan untuk pejabat pemerintah, menteri, dan anggota parlemen akan dicabut.
Keputusan ini diambil karena kunjungan Hasina ke India malah menciptakan hubungan yang tidak nyaman antara kedua negara tetangga di Asia Selatan ini.
“Kami telah mengarahkan Departemen Imigrasi dan Paspor. Perintah resmi akan segera dikeluarkan,” ungkap Sekretaris Senior Divisi Layanan Keamanan Kemendagri Bangladesh, Md Mashiur Rahman kepada surat kabar nasional Prothom Alo, melansir Anadolu, Kamis (22/8/2024).
"Karena parlemen telah dihapuskan dan para menteri serta anggota DPR Bangladesh tidak lagi menduduki jabatan mereka, paspor merah mereka akan dicabut," tambahnya.
Setelah paspor dibatalkan, para menteri dan anggota DPR Bangladesh wajib mengembalikannya dan mengajukan permohonan paspor biasa.
Jika ada di antara para pejabat yang memiliki kasus kriminal atau telah ditangkap, mereka harus melalui proses hukum untuk mendapatkan paspor biasa.
Baca juga: Kabur ke India, Eks Perdana Menteri Sheikh Hasina Mau Balik Lagi ke Bangladesh
Pemerintah Bangladesh tak bisa memerinci jumlah pemegang paspor merah di negara ini. Menurut Kemendagri Bangladesh, hanya para pejabat yang masa jabatannya di pemerintahan telah berakhir yang bakal dibatalkan paspor merahnya.
Ini termasuk Hasina, yang mengundurkan diri dan kabur ke India beberapa waktu lalu. Pemerintah India juga belum secara resmi berkomentar tentang status Hasina di sana.
Namun, menurut nota kesepahaman antara Bangladesh dan India, pemegang paspor diplomatik dan resmi dari kedua negara bisa tinggal selama 45 hari tanpa visa.
Penasihat Urusan Luar Negeri Bangladesh, Touhid Hossain mengatakan kepada para wartawan di Dhaka pekan lalu bahwa pemerintahnya akan memutuskan apakah akan meminta India untuk mengekstradisi Hasina, mengingat banyaknya kasus yang telah diajukan terhadapnya, termasuk pembunuhan dan genosida.
Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Muhammad Yunus mulai menjabat sebagai PM sementara Bangladesh pada 8 Agustus 2024 untuk memimpin pemerintahan transisi setelah Hasina melarikan diri ke India setelah mendapat tekanan dari protes anti-pemerintah selama beberapa pekan.
Sederet aksi protes yang dipimpin para mahasiswa ini mengakibatkan hampir 650 orang tewas, menurut laporan PBB.
Sumber: Anadolu
- Penulis :
- Khalied Malvino
