Pantau - Pemerintah Jerman pada Senin (28/10/2024) menyampaikan kritikan pedas terhadap Undang-Undang (UU) yang disahkan DPR Israel terkait larangan operasionl Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.
Komisaris Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Bantuan Kemanusiaan Jerman, Luise Amtsberg, memperingatkan langkah ini akan membuat pekerjaan UNRWA di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur tersendat, serta membahayakan bantuan kemanusiaan yang vital bagi jutaan orang.
Pemungutan suara di DPR Israel ini mengikuti kritik keras selama menahun terhadap UNRWA, yang semakin meningkat sejak perang di Gaza dimulai setelah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023. Amtsberg menilai pelaksanaan undang-undang tersebut saat ini akan menjadi langkah yang menentukan dan menghambat upaya perdamaian di Timur Tengah.
"Tindakan Israel terhadap organisasi yang ditugasi PBB dan telah melakukan pekerjaan vital sejak 1950 adalah sinyal berbahaya yang menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap PBB dan kerjasama internasional," ujarnya.
Pada Januari 2024, Israel menuduh belasan pegawai UNRWA di Gaza terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang paling mematikan di wilayah Palestina.
Serangkaian penyelidikan menemukan beberapa masalah terkait netralitas di UNRWA dan menyimpulkan sembilan pegawai "mungkin terlibat" dalam serangan tersebut, tetapi tidak menemukan bukti untuk tuduhan utama Israel.
Amtsberg mengakui UNRWA telah mengambil sederet langkah untuk menangani tuduhan dukungan terhadap organisasi teroris oleh beberapa anggota staf dan mereformasi prosedur internal. Dia menekankan pentingnya UNRWA untuk terus melaksanakan reformasi ini sebagai prioritas utama dan memperkuat netralitasnya.
Sumber: Reuters
- Penulis :
- Khalied Malvino
