Pantau - Pemerintah Spanyol mengecam keras rencana Israel membangun 22 permukiman baru di wilayah Tepi Barat Sungai Yordan, menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan ancaman serius bagi proses perdamaian Timur Tengah.
"Pemerintah Spanyol mengecam keras persetujuan pembangunan 22 permukiman baru di Tepi Barat oleh pemerintah Israel. Permukiman di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional, merusak kelangsungan solusi dua negara, dan merupakan ancaman bagi perdamaian".
Kekhawatiran atas Kekerasan dan Pemindahan Paksa
Madrid juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas operasi militer Israel yang masih berlangsung di wilayah pendudukan, termasuk di kamp pengungsi Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams.
Pemerintah Spanyol menyoroti pembongkaran besar-besaran oleh militer Israel serta meningkatnya kekerasan oleh pemukim yang menyebabkan pemindahan paksa ribuan warga Palestina dari tempat tinggal mereka.
Langkah-langkah tersebut dinilai bertentangan dengan semangat perdamaian dan semakin menjauhkan solusi dua negara yang diusung komunitas internasional.
Dukungan Spanyol terhadap Solusi Dua Negara
Kementerian Luar Negeri Spanyol menegaskan kembali komitmennya terhadap penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui pembentukan Negara Palestina merdeka.
Negara tersebut mencakup wilayah Gaza dan Tepi Barat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota yang sah.
Persetujuan pembangunan 22 permukiman baru itu sendiri diumumkan pada Kamis, 29 Mei 2025, menyusul inisiatif dari Menteri Pertahanan Israel Israel Katz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Tujuan dari proyek permukiman ini adalah memulihkan wilayah yang sebelumnya telah dievakuasi, termasuk empat permukiman baru yang akan dibangun di dekat perbatasan barat dengan Yordania.
Spanyol menilai kebijakan tersebut tidak hanya memperburuk kondisi di lapangan, tetapi juga bertentangan dengan norma hukum internasional dan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Penulis :
- Balian Godfrey
