HOME  ⁄  Lifestyle

Pakar Desak Pengawasan Penjualan Antibiotik Diperketat, 41 Persen Pengguna Masih Membeli Tanpa Resep Dokter

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Pakar Desak Pengawasan Penjualan Antibiotik Diperketat, 41 Persen Pengguna Masih Membeli Tanpa Resep Dokter
Foto: (Sumber :Ilustrasi - Obat antibiotik. (Pexels).)

Pantau - Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI) periode 2025–2028, Prof. dr. Anis Karuniawati, Ph.D., Sp.MK(K), mendesak peningkatan pengawasan penjualan antibiotik di Indonesia untuk mencegah penggunaan obat secara tidak rasional yang dapat memicu resistansi antimikroba.

Guru Besar Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut menegaskan bahwa penggunaan antibiotik yang tidak tepat berpotensi menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap pengobatan sehingga penanganan penyakit infeksi semakin sulit.

Dalam keterangannya kepada ANTARA pada Jumat (13/11/2026), Anis menyebut regulasi terkait penyerahan dan penggunaan antibiotik sebenarnya sudah memadai, tetapi penerapan serta pengawasannya masih perlu diperkuat.

Menurutnya, antibiotik dan obat antimikroba termasuk golongan obat keras yang hanya boleh diperoleh berdasarkan resep dokter.

"Kalau hal ini saja dipatuhi apotek di seluruh Indonesia, maka masyarakat tidak mendapatkan akses antibiotik secara bebas," katanya.

Pakar Soroti Penjualan Antibiotik Bebas di Apotek

Anis menilai kepatuhan apotek terhadap aturan penjualan antibiotik menjadi salah satu faktor penting dalam menekan penggunaan obat tanpa indikasi medis yang tepat.

Ia menyoroti praktik pemberian antibiotik kepada masyarakat tanpa pemeriksaan maupun penjelasan yang memadai mengenai kebutuhan penggunaan obat tersebut.

"Masyarakat tidak bisa disalahkan kalau mereka datang ke apotek membeli obat untuk sakit tenggorokan, lalu apotek memberi antibiotik tanpa penjelasan," ujarnya.

Anis menekankan bahwa pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kefarmasian perlu ditingkatkan agar antibiotik tidak mudah diperoleh tanpa resep dokter.

Selain pengawasan penjualan obat, ia juga mendorong penguatan upaya pencegahan penyakit infeksi melalui kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), vaksinasi, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak.

Langkah pencegahan tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko penyakit infeksi sekaligus menekan kebutuhan penggunaan antibiotik.

Survei Ungkap 41 Persen Pengguna Antibiotik Memperoleh Obat Tanpa Resep

Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa 22,1 persen masyarakat menggunakan antibiotik oral dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Dari kelompok pengguna antibiotik tersebut, sebanyak 41 persen diketahui memperoleh obat tanpa menggunakan resep dokter.

Temuan tersebut memperlihatkan masih adanya akses terhadap antibiotik tanpa resep meskipun ketentuan mengenai penggunaan obat keras telah diberlakukan.

Kondisi ini menjadi perhatian karena penggunaan antibiotik yang tidak sesuai aturan dapat meningkatkan risiko resistansi antimikroba dan mempersulit pengobatan infeksi.

Kemenkes Minta Dokter dan Apoteker Perketat Pemberian Antibiotik

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menegaskan bahwa ketentuan penyerahan antibiotik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta aturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam jawaban tertulis kepada ANTARA pada Jumat (13/11/2026), Aji menyampaikan bahwa pengawasan terhadap penerapan aturan penjualan antibiotik perlu diperketat, termasuk dalam praktik pemberian resep oleh dokter.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tenaga medis dan tenaga kefarmasian untuk memastikan antibiotik digunakan sesuai kebutuhan pasien.

"Dokter perlu lebih memperhatikan praktik pemberian resep antibiotik dan memberikan edukasi kepada pasien tentang penggunaan antibiotik yang tepat," katanya.

Selain dokter, apoteker diminta menjalankan tanggung jawab profesional dengan tidak menyerahkan antibiotik kepada masyarakat tanpa resep yang sah.

"Apoteker perlu berkomitmen untuk memberikan antibiotik hanya berdasarkan resep dari dokter," ia menambahkan.

Aji turut menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan antibiotik secara rasional serta risiko kesehatan yang dapat timbul akibat penggunaan obat secara sembarangan.

Peningkatan pengawasan, kepatuhan tenaga kesehatan, dan pemahaman masyarakat menjadi bagian dari upaya mencegah resistansi antimikroba yang dapat menghambat keberhasilan pengobatan penyakit infeksi.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026