Pantau.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen institusinya untuk menuntaskan program legislasi nasional (Prolegnas) jangka menengah tahun 2020-2024 yang telah disepakati bersama pemerintah.
"DPR bersama Pemerintah telah menyepakati target 246 rancangan undang-undang (RUU). Kemudian ada 33 RUU yang ditargetkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021," kata Puan saat menyampaikan laporan kinerja DPR pada sidang Paripurna DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2021-2022 di Gedung Senayan Jakarta, dikutip Rabu (1/9/2021).
Baca juga: Puan Maharani: DPR Dipilih Rakyat, Kritik dan Masukan Adalah Vitamin Bagi Kami
Puan menegaskan DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntaskan Prolegnas untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional. Dia merincikan DPR telah mengesahkan 9 RUU dalam Tahun Sidang 202-2021. Selain itu, saat ini terdapat 14 RUU sedang dalam tahap pembicaraan tingkat pertama dan 17 RUU yang sedang dalam tahap penyusunan.
“Di tengah situasi Pandemi yang penuh ketidakpastian dan dinamika aspirasi masyarakat yang tinggi, DPR RI telah menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang merupakan Omnibus Law pertama di Indonesia, yang diharapkan menjadi pilar utama reformasi struktural di Negara kita,” jelas Puan.
Puan juga mengungkapkan terdapat 79 perkara pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi sepanjang Tahun Sidang 2020-2021. Dari jumlah tersebut, hanya 5 perkara yang putusannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, telah sejalan dengan konstitusi negara,” ujar Politisi partai PDI Perjuangan itu.
Puan menjamin institusinya akan tetap berusaha menghasilkan produk-produk legislasi yang berkualitas di tengah Pandemi COVID-19. Sekalipun dengan adanya pembatasan-pembatasan rapat, seluruh anggota DPR RI dipastikan akan bekerja dengan optimal.
Baca juga: Puan: DPR Berkomitmen Dukung Pemerintah Tangani Pandemi COVID-19
“DPR RI dalam menjalankan politik legislasi juga memperhatikan asas dalam pembentukan undang-undang yang meliputi tujuan pembentukan, substansi yang tepat, dapat dilaksanakan, bermanfaat, dan keterbukaan, sehingga dapat menghasilkan produk legislasi yang berkualitas,” kata Puan menegaskan.
Sidang Paripurna DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2021-2022 dalam rangka Peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-76 DPR RI, beragendakan pembacaan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2020-2021 oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
rn- Penulis :
- Noor Pratiwi
