Pantau - Banyak nilai sejarah mengajarkan untuk berani bersikap tegas serta mengambil langkah keras terhadap laten jahat, salah satunya komunis. Paham ini bertentangan dengan nilai-nilai agama, kebangsaan, budaya, moral, dan etika.
"Harus kita ingat, masih ada satu laten jahat, yakni laten korupsi, yang menjadi musuh kita bersama dan seyogianya wajib diperangi oleh segenap bangsa dan negara," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan rilis yang diterima tim Pantau.com, Jumat (30/9/2022).
Firli menambahkan, penanganan laten korupsi sama halnya dengan komunis. Pasalnya, korupsi hanya bisa diberantas mulai jantung hingga ke akar-akarnya.
"Tak bolehada intervensi atau upaya sekecil apapun untuk menghambat atau menganulir penanganan laten korupsi yang KPK lakukan, mengingat dalam setiap langkah pemberantasan korupsi," ujar Firli.
Firli melanjutkan, KPK tentunya selalu mengedepankan seluruh aspek hukum yang berkeadilan, penyelamatan keuangan serta aset negara dan HAM.
"Jika memang merasa sebagai warga negara yang baik dan percaya prinsip equality before the law dimana setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian,"tuturnya.
Ia mengatakan, siapapun tanpa terkecuali dan apapun status hukum yang disandang seyogianya wajib hadir saat dimintai keterangan oleh KPK.
"Ingat, KPK adalah alat negara yang menaungi upaya pemberantasan korupsi di republik ini," singkatnya.
"Tinggal persoalan waktu saja bagi kami untuk membawa siapapun pencuri uang rakyat di Republik ini ke Gedung Merah Putih, untuk diperiksa lazimnya para tersangka lainnya, hingga diproses sampai ke meja hijau (pengadilan), tempat pembuktian dan pencari keadilan," katanya.
"Harus kita ingat, masih ada satu laten jahat, yakni laten korupsi, yang menjadi musuh kita bersama dan seyogianya wajib diperangi oleh segenap bangsa dan negara," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan rilis yang diterima tim Pantau.com, Jumat (30/9/2022).
Firli menambahkan, penanganan laten korupsi sama halnya dengan komunis. Pasalnya, korupsi hanya bisa diberantas mulai jantung hingga ke akar-akarnya.
"Tak bolehada intervensi atau upaya sekecil apapun untuk menghambat atau menganulir penanganan laten korupsi yang KPK lakukan, mengingat dalam setiap langkah pemberantasan korupsi," ujar Firli.
Firli melanjutkan, KPK tentunya selalu mengedepankan seluruh aspek hukum yang berkeadilan, penyelamatan keuangan serta aset negara dan HAM.
"Jika memang merasa sebagai warga negara yang baik dan percaya prinsip equality before the law dimana setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian,"tuturnya.
Ia mengatakan, siapapun tanpa terkecuali dan apapun status hukum yang disandang seyogianya wajib hadir saat dimintai keterangan oleh KPK.
"Ingat, KPK adalah alat negara yang menaungi upaya pemberantasan korupsi di republik ini," singkatnya.
"Tinggal persoalan waktu saja bagi kami untuk membawa siapapun pencuri uang rakyat di Republik ini ke Gedung Merah Putih, untuk diperiksa lazimnya para tersangka lainnya, hingga diproses sampai ke meja hijau (pengadilan), tempat pembuktian dan pencari keadilan," katanya.
- Penulis :
- khaliedmalvino
