Pantau - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan sejumlah kepala daerah terkait pentingnya kebebasan beragama. Ia menegaskan, semua agama mempunyai hak yang sama dalam beribadah.
"Kemudian ini mumpung juga ketemu bupati dan walikota. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Konghuchu hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah," kata Jokowi dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia, Selasa (17/1/2023).
Jokowi menegaskan konstitusi menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Jokowi juga meminta agar tiap kepala daerah memahami ini. Jokowi tak ingin konstitusi dikalahkan oleh kesepakatan.
"Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29 ayat 2. Sekali lagi dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim kapolres kapolda pangdam harus ngerti ini, Kejari Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konsitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan," tuturnya.
Jokowi pun mencontohkannya dengan adanya rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Jokowi juga tak ingin konstitusi kalah dengan Perwali.
"Ada rapat, FKUB misalnya ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati lho konstitusi kita menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati, hati-hati lho kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah meskipun hanya satu, dua atau tiga kota atau kabupaten tapi hati-hati mengenai ini," jelasnya.
Jokowi menyampaikan hal ini karena masih melihat maraknya masalah kebebasan beragama. Jokowi mengaku sedih jika mendengar kabar kasus seperti ini.
"Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih itu kalau kita mendengar," ungkapnya.
"Kemudian ini mumpung juga ketemu bupati dan walikota. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Konghuchu hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah," kata Jokowi dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia, Selasa (17/1/2023).
Jokowi menegaskan konstitusi menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Jokowi juga meminta agar tiap kepala daerah memahami ini. Jokowi tak ingin konstitusi dikalahkan oleh kesepakatan.
"Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29 ayat 2. Sekali lagi dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim kapolres kapolda pangdam harus ngerti ini, Kejari Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konsitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan," tuturnya.
Jokowi pun mencontohkannya dengan adanya rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Jokowi juga tak ingin konstitusi kalah dengan Perwali.
"Ada rapat, FKUB misalnya ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati lho konstitusi kita menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati, hati-hati lho kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah meskipun hanya satu, dua atau tiga kota atau kabupaten tapi hati-hati mengenai ini," jelasnya.
Jokowi menyampaikan hal ini karena masih melihat maraknya masalah kebebasan beragama. Jokowi mengaku sedih jika mendengar kabar kasus seperti ini.
"Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih itu kalau kita mendengar," ungkapnya.
#Presiden Jokowi#Kepala Daerah#rakornas#Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)#toleransi beragama#Forkopimda
- Penulis :
- khaliedmalvino
