Pantau - Anggota DPRD Sumatera Utara, Ahmad Fauzan menolak secara tegas wacana pembangunan healing entertainment untuk lokasi judi atau kasino ala Genting Malaysia di kawasan Danau Toba.
Ketua Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Fauzan, di Medan, mengatakan tidak ada payung hukum untuk merealisasikan lokasi tersebut. Bila masih sebatas wacana, katanya, lebih baik tidak usah dipaksakan, karena dapat membuat kegaduhan di tengah masyarakat.
"Payung hukumnya apa?, berarti payung hukumnya tidak ada, tidak boleh. Kalau masih wacana tidak boleh, tentunya harus ada payung hukumnya. Kalau tidak ada, tidak boleh," ujarnya Rabu (15/3/2023).
Ketua DPW PAN Sumut ini menyebutkan, Komisi B DPRD Sumut yang juga membidangi pariwisata akan menyoroti perkembangan wacana pembangunan kasino tersebut.
“Pastinya, akan kita soroti ini. Kalau payung hukumnya tidak ada tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ini, tidak boleh,” katanya.
Melanggar hukum
Ia menilai, wacana membangun kasino di Kawasan Danau Toba akan bertentangan dengan KUHP Pasal 303 tentang perjudian, diatur melarang dan menghukum segala bentuk aktivitas judi dilakukan masyarakat.
"Kalau kasino boleh, kenapa judi togel di warung kopi itu ditangkap. Bertolak belakang itu. Di mata hukum, kita semua sama. Tidak ada pengecualian," ujarnya.
Untuk diketahui, wacana ini disampaikan Belly saat pertemuan para investor tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) pada acara investment forum yang digelar Badan Otorita Danau Toba (BPODT) di Kaldera Resort, di Kabupaten Toba, Sumut, pada Jumat 3 Maret 2023.
Proyek Luhut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berada di kawasan Danau Toba bersama Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Selasa, 12 Januari 2021.
Kehadiran Luhut dan Menlu China itu berkaitan dengan upaya pengembangan kawasan Danau Toba sebagai salah satu pariwisata superprioritas di Indonesia.
Usai mengunjungi Danau Toba, Luhut dan Wang Yi bertolak menuju Jakarta untuk menemui Jokowi membahas lebih lanjut pasca pertemuan di Danau Toba.
Ketua Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Fauzan, di Medan, mengatakan tidak ada payung hukum untuk merealisasikan lokasi tersebut. Bila masih sebatas wacana, katanya, lebih baik tidak usah dipaksakan, karena dapat membuat kegaduhan di tengah masyarakat.
"Payung hukumnya apa?, berarti payung hukumnya tidak ada, tidak boleh. Kalau masih wacana tidak boleh, tentunya harus ada payung hukumnya. Kalau tidak ada, tidak boleh," ujarnya Rabu (15/3/2023).
Ketua DPW PAN Sumut ini menyebutkan, Komisi B DPRD Sumut yang juga membidangi pariwisata akan menyoroti perkembangan wacana pembangunan kasino tersebut.
“Pastinya, akan kita soroti ini. Kalau payung hukumnya tidak ada tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ini, tidak boleh,” katanya.
Melanggar hukum
Ia menilai, wacana membangun kasino di Kawasan Danau Toba akan bertentangan dengan KUHP Pasal 303 tentang perjudian, diatur melarang dan menghukum segala bentuk aktivitas judi dilakukan masyarakat.
"Kalau kasino boleh, kenapa judi togel di warung kopi itu ditangkap. Bertolak belakang itu. Di mata hukum, kita semua sama. Tidak ada pengecualian," ujarnya.
Untuk diketahui, wacana ini disampaikan Belly saat pertemuan para investor tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) pada acara investment forum yang digelar Badan Otorita Danau Toba (BPODT) di Kaldera Resort, di Kabupaten Toba, Sumut, pada Jumat 3 Maret 2023.
Proyek Luhut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berada di kawasan Danau Toba bersama Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Selasa, 12 Januari 2021.
Kehadiran Luhut dan Menlu China itu berkaitan dengan upaya pengembangan kawasan Danau Toba sebagai salah satu pariwisata superprioritas di Indonesia.
Usai mengunjungi Danau Toba, Luhut dan Wang Yi bertolak menuju Jakarta untuk menemui Jokowi membahas lebih lanjut pasca pertemuan di Danau Toba.
- Penulis :
- Desi Wahyuni
