Pantau – Plt Menkominfo Mahfud Md membenarkan perkataan eksepsi mantan Menkominfo Johnny G Plate yang mengatakan pengadaan proyek BTS Koimnfo merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud mengungkap arahan itu disampaikan Jokowi melalui rapat kabinet secara umum kepada seluruh menteri.
"Bahwa Pak Johnny G Plate melalui eksepsinya pada sidang hari ini di Pengadilan mengatakan proyek BTS merupakan arahan Presiden Jokowi melalui beberapa rapat itu memang benar adanya. Saya juga hadir dalam rapat yang ada arahan-arahan itu. Tetapi itu arahan kebijakan yang menjadi bagian dari arahan umum untuk digitalisasi pemerintahan," kata Mahfud kepada wartawan, Selasa (4/7/2023).
Sebab, Mahfud mengatakan, Jokowi ingin ada percepatan pemerintahan berbasis elektronik atau e-goverment. Dia menyebut Jokowi mengarahkan agar digitalisasi pemerintahan diakselerasi sekaligus mewanti-wanti agar dana proyek tersebut tidak dikorupsi.
"Itu adalah arahan Presiden kepada semua menteri agar mengakselarasi digitalisasi pemerintahan. Presiden Jokowi menggariskan pencepatan pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Bahkan juga mengeluarkan Perpres SPBE atau sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yakni Perpres No. 132 Tahun 2022," ujarnya.
"Jadi arahan Presiden kepada Pak Plate juga disampaikan kepada semua Menteri menurut bidangnya masing-masing. Presiden ingin layanan pemerintahan berbasis elektronik menjadi prioritas semua institusi pemerintah. Yang jelas, Presiden mengarahkan agar digitalisasi pemerintahan diakselarasi tetapi beliau selalu mewanti-wanti juga agar jangan korupsi dalam penggunaan anggaran negara," sambungnya.
"Bahwa Pak Johnny G Plate melalui eksepsinya pada sidang hari ini di Pengadilan mengatakan proyek BTS merupakan arahan Presiden Jokowi melalui beberapa rapat itu memang benar adanya. Saya juga hadir dalam rapat yang ada arahan-arahan itu. Tetapi itu arahan kebijakan yang menjadi bagian dari arahan umum untuk digitalisasi pemerintahan," kata Mahfud kepada wartawan, Selasa (4/7/2023).
Sebab, Mahfud mengatakan, Jokowi ingin ada percepatan pemerintahan berbasis elektronik atau e-goverment. Dia menyebut Jokowi mengarahkan agar digitalisasi pemerintahan diakselerasi sekaligus mewanti-wanti agar dana proyek tersebut tidak dikorupsi.
"Itu adalah arahan Presiden kepada semua menteri agar mengakselarasi digitalisasi pemerintahan. Presiden Jokowi menggariskan pencepatan pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Bahkan juga mengeluarkan Perpres SPBE atau sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yakni Perpres No. 132 Tahun 2022," ujarnya.
"Jadi arahan Presiden kepada Pak Plate juga disampaikan kepada semua Menteri menurut bidangnya masing-masing. Presiden ingin layanan pemerintahan berbasis elektronik menjadi prioritas semua institusi pemerintah. Yang jelas, Presiden mengarahkan agar digitalisasi pemerintahan diakselarasi tetapi beliau selalu mewanti-wanti juga agar jangan korupsi dalam penggunaan anggaran negara," sambungnya.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
