Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan target pembangunan jaringan kereta api nasional hingga 14.000 kilometer di luar Pulau Jawa dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp1.200 triliun hingga tahun 2045.
Target dan Estimasi Anggaran
Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan bagian dari visi jangka panjang menuju Indonesia 2045 yang dilakukan secara bertahap.
Ia mengungkapkan, "Kita menghitung, jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 km (untuk reaktivasi dan pembangunan jaringan rel kereta api) sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp1.200 triliun hingga (tahun) 2045".
Estimasi kebutuhan anggaran per tahun berkisar antara Rp60 hingga Rp65 triliun jika dibagi selama sekitar 20 tahun pembangunan.
Ia menegaskan, "Hitungan ini belumlah final. Kita masih akan menyempurnakan karena membangun, mengembangkan infrastruktur itu juga sangat tergantung pada kondisi geografis dari daerah-daerah yang akan kita kembangkan. Tapi paling tidak, itu hitungan awal yang bisa kita sampaikan sebagai bahan diskusi tadi".
Prioritas Wilayah dan Skema Pembiayaan
Pembangunan difokuskan pada wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi yang masih memiliki kebutuhan jaringan rel yang besar.
Di Sumatra, jalur eksisting sekitar 1.871 kilometer dan masih membutuhkan tambahan sekitar 7.837 kilometer.
Di Kalimantan, belum tersedia jaringan rel dengan kebutuhan minimal sekitar 2.772 kilometer.
Di Sulawesi, jalur yang tersedia baru sekitar 109 kilometer dan masih membutuhkan tambahan sekitar 3.284 kilometer.
Ia menegaskan, "Tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai. Nah, di sinilah kita menghitung jumlah kira-kira kebutuhannya seperti apa dalam 20 tahun menuju 2045, maupun kira-kira per tahunnya".
Salah satu proyek prioritas cepat atau quick wins yang dikaji adalah jalur kereta dari Banda Aceh menuju Besitang di Sumatra Utara.
Pemerintah menyatakan pengembangan ini tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga melibatkan APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, investasi swasta, serta investasi luar negeri.
Selain itu, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan negara lain yang berpengalaman dalam pengembangan perkeretaapian untuk mempercepat pembangunan.
Pengembangan jaringan ini mencakup angkutan penumpang perkotaan dan logistik antardaerah guna memperkuat konektivitas nasional.
Langkah tersebut juga diharapkan mendorong industri dalam negeri menjadi lebih mandiri dan berdaya saing melalui skema pembiayaan kreatif yang tengah disiapkan pemerintah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
