Pantau - Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Said Aqil Siradj menilai, Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun yang bersifat eksklusif dapat melahirkan radikalisme.
"Al Zaytun harus ditelisik sebagai komunitas dan ekosistem tertutup dan eksklusif yang memiliki tata cara hidup dan kehidupan yang terpisah dengan masyarakat pada umumnya," ucap Said Aqil dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Sehingga, menurutnya, dengan eksklusivitas tersebut, Ponpes Al Zaytun akan melahirkan banyak kamuflase, dan menggerakkan tata nilai yang radikal, ekstrem, dan intoleran.
"Yang pada saatnya bukan tidak mungkin menjadi embrio gerakan anti-NKRI, apalagi bila dilihat dari background pimpinan pesantren yang memiliki latar belakang NII," ucapnya.
Menurut eks Ketua Umum PBNU ini, fenomena Al Zaytun harusnya tidak saja dilihat sebagai lembaga pendidikan murni pada umumnya, tetapi harus dilihat secara mendalam.
Yakni terkait proses indoktrinasinya yang patut dicurigai sebagai fenomena proses ideologisasi, kaderisasi, dan gerakan anti-Pancasila dan anti-NKRI.
"Jangan terkecoh oleh bungkus rapi pembelajaran berbasis pendidikan formal dengan kurikulum terstandar pemerintah dan pembelajaran agama yang ditanamkan karena bukan tidak mungkin itu hanya sebagai kamuflase belaka," ucapnya.
Ia menambahkan, analisa tersebut berdasarkan pada banyaknya kesaksian tentang adanya kecurigaan tentang ekosistem, tata laksana, dan gerakan mereka yang mengarah pada pembentukan 'negara dalam negara'.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk bertindak tegas melakukan penyelidikan yang komprehensif dan melakukan penyidikan atas kasus yang ada.
"Negara harus segera mengambil alih dan membenahi sistem pendidikan Al Zaytun agar tidak bertentangan dengan cita-cita NKRI," tandasnya.
"Al Zaytun harus ditelisik sebagai komunitas dan ekosistem tertutup dan eksklusif yang memiliki tata cara hidup dan kehidupan yang terpisah dengan masyarakat pada umumnya," ucap Said Aqil dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Sehingga, menurutnya, dengan eksklusivitas tersebut, Ponpes Al Zaytun akan melahirkan banyak kamuflase, dan menggerakkan tata nilai yang radikal, ekstrem, dan intoleran.
"Yang pada saatnya bukan tidak mungkin menjadi embrio gerakan anti-NKRI, apalagi bila dilihat dari background pimpinan pesantren yang memiliki latar belakang NII," ucapnya.
Menurut eks Ketua Umum PBNU ini, fenomena Al Zaytun harusnya tidak saja dilihat sebagai lembaga pendidikan murni pada umumnya, tetapi harus dilihat secara mendalam.
Yakni terkait proses indoktrinasinya yang patut dicurigai sebagai fenomena proses ideologisasi, kaderisasi, dan gerakan anti-Pancasila dan anti-NKRI.
"Jangan terkecoh oleh bungkus rapi pembelajaran berbasis pendidikan formal dengan kurikulum terstandar pemerintah dan pembelajaran agama yang ditanamkan karena bukan tidak mungkin itu hanya sebagai kamuflase belaka," ucapnya.
Ia menambahkan, analisa tersebut berdasarkan pada banyaknya kesaksian tentang adanya kecurigaan tentang ekosistem, tata laksana, dan gerakan mereka yang mengarah pada pembentukan 'negara dalam negara'.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk bertindak tegas melakukan penyelidikan yang komprehensif dan melakukan penyidikan atas kasus yang ada.
"Negara harus segera mengambil alih dan membenahi sistem pendidikan Al Zaytun agar tidak bertentangan dengan cita-cita NKRI," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
