Pantau - Sekjen DPR RI Indra Iskandar menekankan tiga poin utama yang harus dijalankan oleh seluruh pegawai di lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI. Yaitu, sinergisitas, kolaborasi, dan inovasi.
Hal itu disampaikan Indra dalam Rapat Kerja Monitoring Evaluasi Kinerja dan Anggaran serta Laporan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023 bertema 'Sinergitas Peningkatan Kinerja, Anggaran dan Reformasi Birokrasi melalui Kolaborasi dan Inovasi'
Jika dirinci, yaitu Pertama, sinergisitas dalam meningkatkan kinerja, anggaran, dan reformasi birokrasi. Kedua, melakukan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja dan anggaran serta pelaksanaan reformasi birokrasi. Dan ketiga, melakukan inovasi dalam mendukung peningkatan kinerja, anggaran dan reformasi birokrasi.
"Saya mengingatkan berkaitan dengan soal inovasi. Inovasi itu menjadi penting agar semua di jajaran Setjen itu jangan berfikir bekerja di zona nyaman atau di comfort zone. Zona nyaman itu sudah membahayakan," tuturnya di Dago, Bandung, Selasa (5/12/2023).
Indra melanjutkan, jika organisasi sebesar DPR RI diisi oleh para pegawai yang nyaman dengan zona nyamannya, tidak mencetuskan perubahan terkait peningkatan kinerjanya, maka organisasinya akan mengalami ketertinggalan dalam menghadapi tantangan yang ada.
"Artinya perubahan-perubahan itu yang disebut disrupsi, yang disebut VUCA itu berjalan begitu cepat. Sementara kita melangkah masih secara normatif, sehingga itulah yang disebut inovasi," bebernya.
Karena itu, Indra menegaskan menekankan pentingnya berpacu pada perencanaan anggaran yang telah ditentukan. Hal itu guna mewujudkan penyerapan anggaran yang sesuai dengan output dan outcome-nya.
"Tapi memang kesulitannya di DPR ini karena dinamika politiknya begitu tinggi, sehingga di tengah jalan potensi untuk melakukan revisi-revisi (anggaran) itu begitu besar, nanti kegiatan dewan berubah, kegiatan persidangan berubah, kemudian tiba-tiba ada RUU yang harus diselesaikan," kata Indra.
"Sehingga, dinamika itu yang harus diantisipasi. Maka tadi saya ingatkan untuk unit-unit yang tidak berkaitan dengan pelayanan atau berkaitan dengan kegiatan dewan langsung," katanya.
Pada Raker tersebut, Indra pun memaparkan bahwa fokusnya adalah pada kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Tahun 2023. Di mana pada Raker Monev Semester I sebelumnya di Surabaya, Kesetjenan sudah menyepakati dan berkomitmen dalam pencapaian target realisasi kinerja bisa diselesaikan 100%.
Sedangkan untuk anggaran, DPR RI optimis dapat mencapai realisasi 99 persen, angka target ini lebih tinggi dari pencapaian realisasi Tahun 2022 sebesar 98,8%.
"Oleh karena itu guna meningkatkan pelaksanaan kinerja dan anggaran, Deputi Bidang Administrasi bersama Biro Perencanaan dan Organisasi, akan merumuskan pemberian reward and punishment terkait pencapaian realisasi kinerja dan anggaran," ungkapnya.
Selanjutnya, selain monev kinerja dan anggaran Tahun 2023, pada kesempatan ini juga dirinya akan melaksanakan pembagian DIPA TA 2024 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, DIPA dan PK 2024 merupakan komitmen Kesetjenan dalam melaksanakan/mengimplementasikan Renstra 2020-2024.
"Oleh karena itu pelaksanaan anggaran pada Tahun 2024 harus berlandaskan pada PK 2024. Dan kami ingatkan juga bahwa dengan telah ditandatanganinya PK ini, kami minta agar seluruh penandatangan untuk menyusun rencana aksi sebagai turunan dari PK," katanya.
Seperti yang sudah diketahui bersama DIPA DPR RI Tahun 2024 sebesar Rp6.101.766.009.000 yang terdiri dari Satker Dewan Sebesar Rp4.458.557.038.000 dan Satker Setjen sebesar Rp1.643.208.971.000.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Muhammad Rodhi
