Pantau - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang mengaku tidak ada masalah mengenai keputusan Jokowi tersebut.
"Keputusan presiden untuk menunjuk dan menempatkan pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan adalah hak prerogatifnya, itu sah-sah saja," ujar Junimart saat dihubungi, Rabu (21/2/2024).
Junimart menegaskan, PDIP tidak akan campur tangan dalam pilihan Jokowi. Ia menyatakan komitmen partainya untuk mengawal pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Partai kami tidak akan campur tangan dalam hak prerogatif presiden. Kami telah mengawal pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkapnya.
Meski demikian, Junimart menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang pertanahan dan tata ruang bagi seorang Menteri ATR/BPN. Ia menekankan kompleksitas persoalan agraria yang perlu diatasi.
"Persoalan-persoalan yang kompleks dalam sektor pertanahan di Indonesia harus diatasi dengan baik, mengingat permasalahan yang beragam dan beririsan dengan hak atas tanah masyarakat," jelasnya.
Junimart menambahkan, tidak ada larangan bagi para Ketua Umum partai politik untuk masuk ke dalam kabinet. Ia menyatakan dukungannya, asalkan hal itu bertujuan untuk memperbaiki keadaan terkait tanah dan kesejahteraan masyarakat.
"Mari kita dukung upaya pembenahan dalam hal kepemilikan tanah yang berpihak kepada kepentingan rakyat," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
