Pantau - PT Pupuk Indonesia (Persero) telah berhasil menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 6,6 juta ton kepada petani terdaftar di seluruh Indonesia. Hingga akhir November 2024 jumlah ini sudah mencapai 87,7% dari kontrak perusahaan dengan Kementerian Pertanian yang ditargetkan sebesar 7,54 juta ton.
Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Salah mengatakan bahwa capaian ini sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung produktivitas pertanian nasional.
Tri mengungkapkan, alokasi awal pupuk bersubsidi tahun ini hanya sebesar 4,7 juta ton. Namun, pada bulan April, Pemerintah meningkatkan alokasi menjadi setara 9,5 juta ton. Langkah ini dilakukan untuk mendorong ketahanan pangan nasional.
"Penambahan alokasi ini adalah bagian dari upaya Pemerintah dalam mendukung peningkatan hasil panen petani," ujar Tri
Meski begitu, implementasi penyaluran sempat tertunda akibat proses penerbitan Surat Keputusan (SK) dari kepala daerah yang baru selesai di pertengahan tahun.
Baca juga: Tak Perlu SK Pemda, Penyaluran Pupuk Subsidi Dipercepat Lewat Komando Kementan
Hingga November, pupuk yang telah tersalurkan terdiri dari 3.361.040 ton Urea, 3.210.755 ton NPK dan 38.419 ton pupuk organik Petroganik. Jumlah ini mencerminkan sebagian besar kontrak adendum dengan Kementerian Pertanian, yang mencakup 3.621.860 ton Urea dan 3.419.661 ton NPK.
Tri optimis sisa alokasi pupuk dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh petani pada musim tanam Oktober-Maret. Dengan kemudahan prosedur penebusan di kios resmi, petani cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan pupuk.
Namun, hanya petani yang memenuhi kriteria tertentu yang berhak menerima subsidi. Persyaratan ini tercantum dalam Permentan Nomor 1 Tahun 2024, seperti tergabung dalam kelompok tani, terdaftar di SIMLUHTAN dan memiliki lahan maksimal dua hektar.
Subsidi ini juga dibatasi untuk sembilan komoditas strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu dan kakao.
Baca juga: Pupuk Indonesia Siap Dukung dan Wujudkan Swasembada Pangan
Bagi petani yang memenuhi kriteria tetapi belum terdaftar di e-RDKK, Pemerintah memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan revisi data setiap empat bulan.
"Petani yang belum terdaftar diharapkan segera bergabung melalui kelompok tani di wilayahnya," kata Tri.
Di sisi lain bagi yang tidak masuk dalam kategori penerima subsidi, Pupuk Indonesia menyediakan alternatif berupa pupuk nonsubsidi yang tersedia di kios resmi.
Dengan langkah-langkah ini, Pupuk Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertanian Indonesia. Petani diharapkan dapat memanfaatkan alokasi pupuk bersubsidi untuk memastikan keberhasilan musim tanam dan peningkatan hasil panen.
- Penulis :
- Tubagus Rachmat
