Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini resmi mengirimkan surat kepada seluruh Kementerian/Lembaga (KL) dan pegawai ASN terkait penundaan pemindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), yang awalnya dijadwalkan dimulai Oktober 2024.
Surat penundaan ditandatangani pada 24 Januari 2025, dan menjadi penanda bahwa agenda strategis tersebut belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
Penyesuaian Struktur KL dan Arahan Presiden Jadi Kunci
Penundaan ini dipicu oleh proses penataan organisasi dan konsolidasi internal di tiap KL yang masuk dalam struktur Kabinet Merah Putih.
Rini menjelaskan bahwa perubahan struktur kelembagaan memerlukan penyesuaian menyeluruh terhadap tata kerja dan penempatan sumber daya manusia (SDM) aparatur negara.
Selain itu, hingga akhir 2024 pemerintah masih melakukan penyesuaian terhadap ketersediaan gedung perkantoran dan hunian ASN di IKN akibat perubahan jumlah KL.
Pemindahan juga belum bisa berjalan karena belum adanya arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto dan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pemindahan ASN ke IKN pun belum ditandatangani.
Penapisan Ulang Tahun 2026, Pemindahan Alami Beberapa Kali Penundaan
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pemindahan 11.991 pegawai prioritas dari 378 unit Eselon I di 38 KL.
Penentuan pegawai yang akan dipindahkan diserahkan kepada masing-masing KL, menyesuaikan ketersediaan infrastruktur dan hunian di IKN.
Namun, karena adanya transisi pemerintahan, seluruh rencana tersebut akan disesuaikan kembali agar sejalan dengan prioritas strategis nasional dan strategi pembangunan IKN yang terbaru.
Proses penapisan ulang ASN yang akan dipindahkan direncanakan berlangsung pada tahun 2026.
Adapun jadwal pemindahan ASN telah mengalami beberapa kali penundaan:
- Awalnya ditargetkan sebelum 17 Agustus 2024
- Mundur ke September, lalu Oktober
- Kembali diundur ke Januari 2025
- Terbaru, direncanakan setelah Lebaran atau sekitar April 2025
Kini, pemindahan secara resmi ditunda tanpa kepastian waktu hingga proses konsolidasi dan penyesuaian kebijakan rampung.
- Penulis :
- Gian Barani
