Pantau - Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) membahas percepatan digitalisasi birokrasi bersama mantan Perdana Menteri Inggris sekaligus Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI), Tony Blair, dalam pertemuan yang dipimpin Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Senin (6/7/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat Pemerintah Digital yang ditargetkan menghadirkan layanan negara yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan tepercaya.
Pemerintah Digital diarahkan untuk mengubah tata kelola pemerintahan secara mendasar, mulai dari proses perumusan kebijakan, penyelenggaraan layanan publik, hingga cara negara berinteraksi dengan masyarakat melalui pendekatan Human-Centered Design in Government yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
AI dan Infrastruktur Digital Jadi Fondasi Transformasi
Luhut menjelaskan digitalisasi yang dipadukan dengan Artificial Intelligence (AI) dapat membantu integrasi berbagai sektor sekaligus menjadi solusi terhadap berbagai persoalan di lapangan.
Ia mengungkapkan, “Penerapan pemerintah digital didukung dengan AI menjadi solusi terbaik untuk menjalankan setiap progam prioritas Presiden. Kita tidak ingin kehilangan momen, karena memang dengan pemerintah digital, kita bisa efisien, transparan dan mengurangi tatap muka.”
Menurut Luhut, Digital Public Infrastructure (DPI) menjadi fondasi sistem teknologi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintah Digital, termasuk penerapannya pada sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Transformasi tersebut tidak hanya memodernisasi sistem pemerintahan, tetapi juga mengubah pengalaman masyarakat dalam memperoleh layanan publik secara lebih mudah, cepat, dan akuntabel.
KPTDP juga telah melaksanakan uji coba digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi dan tengah mempersiapkan perluasan implementasi ke 42 kabupaten/kota, termasuk Kota Batam dan Provinsi Bali.
Pelaksanaan uji coba tersebut memberikan pembelajaran mengenai percepatan proses penyaluran bantuan sosial sekaligus memperkuat transparansi penyalurannya.
KPTDP berharap kolaborasi dengan Tony Blair dan tim dapat memperluas penerapan AI di bidang perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, kemudahan berusaha, serta penguatan tata kelola AI yang menjamin keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perlindungan data.
Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam digitalisasi, termasuk penguatan etika dan keamanan digital.
Luhut mengatakan, “Fokus kita pada ekosistem digital yang aman dan tepercaya bagi masyarakat serta penyusunan peraturan presiden mendatang untuk meresmikan kerangka kerja pemerintah digital. Sebab AI berperan vital dalam menganalisis data dari identitas digital, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penerimaan pajak.”
Tony Blair Apresiasi Kemajuan Indonesia
Tony Blair mengapresiasi capaian Indonesia dalam penerapan Pemerintah Digital meski menghadapi tantangan berupa jumlah penduduk yang besar dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.
Ia mengatakan, “Bagian terpenting dari pemerintah digital adalah bagaimana penerapan teknologinya. Saya rasa Indonesia sudah memiliki itu, dimana tadi saya mendengar proses layanan administrasi yang dipangkas dari sebelumnya cukup lama menjadi beberapa hari saja.”
Tony Blair menilai pemangkasan waktu layanan administrasi tersebut merupakan pencapaian yang baik dan menegaskan keberhasilan transformasi digital membutuhkan kolaborasi berbagai pihak serta aparatur yang memiliki kemampuan dan mindset digital.
Ia mengungkapkan, “Integrasi antar program pemerintah harus dijalankan, dan yang terpending bagaimana tim yang bergerak harus teredukasi serta memiliki mindset digital.”
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan transformasi digital pemerintah dan tata kelola data pembangunan merupakan langkah penting yang didukung pemanfaatan Digital Public Infrastructure.
Menurut Rini, DPI terdiri atas identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital yang dijalankan dengan memperhatikan perlindungan data pribadi serta keamanan siber.
Rini menjelaskan transformasi digital perlindungan sosial mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data tepercaya, sistem pembayaran digital, dan Portal Perlindungan Sosial dalam satu alur layanan terpadu.
Transformasi tersebut bertujuan merancang ulang layanan agar lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga menjadi dasar pembangunan sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dan berpusat pada warga.
Rini menegaskan implementasi nasional yang berkelanjutan membutuhkan kebijakan yang tepat, tata kelola yang efektif, serta kolaborasi antarlembaga dengan kepemimpinan, kelembagaan yang kuat, dan pendekatan implementasi berbasis use case sebagai faktor utama keberhasilan.
Ia mengatakan, “Kami sangat menyambut baik keterlibatan mitra global, termasuk TBI, dalam upaya tersebut. Kepemimpinan anda yang telah lama teruji dalam reformasi sektor publik dan transformasi digital telah menginspirasi banyak negara, termasuk Indonesia. Dukungan anda selama ini terhadap transformasi digital Indonesia akan sangat berharga.”
- Penulis :
- Leon Weldrick
