Pantau - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar pertemuan dengan mantan Perdana Menteri Inggris sekaligus Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI) Tony Blair di Kantor Dewan Energi Nasional (DEN), Senin (6/7/2026), untuk membahas perkembangan transformasi pemerintahan digital di Indonesia.
Luhut menyampaikan digitalisasi yang dipadukan dengan penerapan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dapat membantu integrasi di berbagai sektor sekaligus menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan.
Ia mengungkapkan, "Penerapan pemerintah digital didukung dengan AI menjadi solusi terbaik untuk menjalankan setiap progam prioritas Presiden. Kita tidak ingin kehilangan momen, karena memang dengan pemerintah digital, kita bisa efisien, transparan dan mengurangi tatap muka."
Pemerintah Perkuat Fondasi Digital Public Infrastructure
Pemerintah menerapkan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi sistem teknologi dasar untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.
Salah satu implementasi DPI dilakukan pada sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang menjadi bagian dari upaya mempercepat digitalisasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir juga membangun fondasi strategis pemerintahan digital melalui perubahan tata kelola pemerintahan, penyusunan kebijakan, sistem pelayanan publik, serta pola interaksi negara dengan masyarakat.
Pendekatan Human-Centered Design in Government diterapkan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih terpercaya.
Transformasi digital tersebut dipandang bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan perubahan menyeluruh terhadap pengalaman masyarakat dalam memperoleh layanan publik.
KPTDP telah melaksanakan proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi.
Pemerintah juga menyiapkan perluasan implementasi ke 42 kabupaten dan kota, termasuk Kota Batam serta Provinsi Bali.
Pelaksanaan proyek percontohan tersebut memberikan pembelajaran penting terkait percepatan proses penyaluran bantuan sosial serta penguatan transparansi penyaluran bantuan sosial.
Luhut mengungkapkan, "Fokus kita pada ekosistem digital yang aman dan terpercaya bagi masyarakat serta penyusunan peraturan presiden mendatang untuk meresmikan kerangka kerja pemerintahan digital. Sebab AI berperan vital dalam menganalisis data dari identitas digital, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penerimaan pajak."
Tony Blair Apresiasi Kemajuan Transformasi Digital Indonesia
Tony Blair mengapresiasi capaian Indonesia dalam membangun pemerintahan digital meski menghadapi tantangan berupa jumlah penduduk yang besar dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.
Ia mengatakan, "Bagian terpenting dari pemerintah digital adalah bagaimana penerapan teknologinya. Saya rasa Indonesia sudah memiliki itu, di mana tadi saya mendengar proses layanan administrasi yang dipangkas dari sebelumnya cukup lama menjadi beberapa hari saja."
Menurut Tony Blair, keberhasilan memangkas waktu layanan administrasi merupakan pencapaian yang baik dan tidak mudah mengingat skala Indonesia yang sangat besar.
Ia menilai kolaborasi berbagai pihak menjadi faktor penting keberhasilan transformasi digital.
Tony Blair juga menekankan pentingnya sumber daya manusia yang menguasai kemampuan digital dan memiliki digital mindset.
Ia mengungkapkan, "Integrasi antar program pemerintah harus dijalankan, dan yang terpenting bagaimana tim yang bergerak harus teredukasi serta memiliki mindset digital."
Pemerintah berharap kolaborasi dengan Tony Blair dan TBI dapat meningkatkan penerapan AI di sektor perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pembiayaan usaha.
Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola AI, menjamin keamanan penggunaan AI, meningkatkan akuntabilitas, memastikan kepatuhan terhadap perlindungan data, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam digitalisasi, etika, dan keamanan.
PANRB Tegaskan DPI Jadi Tulang Punggung Layanan Pemerintah
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan transformasi digital pemerintahan dan tata kelola data pembangunan menjadi agenda penting yang didukung oleh DPI sebagai tulang punggung layanan pemerintah.
Komponen utama DPI meliputi identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi serta keamanan siber.
Transformasi digital perlindungan sosial mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data yang terpercaya, pembayaran digital, dan Portal Perlindungan Sosial untuk menyederhanakan layanan, meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan penyaluran layanan lebih tepat sasaran.
Rini menegaskan upaya tersebut bukan hanya digitalisasi bantuan sosial, tetapi menjadi fondasi sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, transparan, dan berpusat pada masyarakat.
Menurut Rini, keberhasilan transformasi digital harus diwujudkan melalui implementasi nasional yang berkelanjutan, kebijakan yang tepat, tata kelola yang efektif, kolaborasi kelembagaan yang kuat, serta strategi dan kelembagaan yang mampu menjamin keberlanjutan transformasi digital.
Ia mengungkapkan, “Kami sangat menyambut baik keterlibatan mitra global, termasuk TBI, dalam upaya tersebut. Kepemimpinan anda yang telah lama teruji dalam reformasi sektor publik dan transformasi digital telah menginspirasi banyak negara, termasuk Indonesia. Dukungan anda selama ini terhadap transformasi digital Indonesia akan sangat berharga.”
- Penulis :
- Arian Mesa
