Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa instansinya akan terus menjadi motor penggerak transformasi birokrasi digital, peningkatan kapasitas ASN, dan tata kelola pemerintahan yang cepat dan berintegritas.
Fokus 2025-2026: Birokrasi Digital dan Pelayanan Publik Omnichannel
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI yang membahas kinerja tahun 2025 dan rencana kerja tahun depan.
Sepanjang tahun 2025, Kementerian PANRB memfokuskan diri pada penataan kelembagaan, penyusunan arah reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta digitalisasi pemerintahan.
Pada tahun 2026, fokus bergeser ke pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi Tahap I.
Roadmap tersebut mencakup penguatan akuntabilitas kinerja, transformasi manajemen ASN berbasis talenta, layanan publik omnichannel, reformasi proses bisnis yang agile dan kolaboratif, serta transformasi digital untuk mendukung program prioritas Presiden.
Integrasi kebijakan evaluasi reformasi birokrasi antar kementerian/lembaga juga akan diterapkan hingga tingkat pemerintahan desa.
Digitalisasi ASN dan Ekosistem Layanan Terpadu
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) mulai diimplementasikan untuk menyelaraskan kinerja instansi dari pendekatan instansional ke arah kinerja bersama.
Tujuannya adalah mempercepat tercapainya target prioritas pembangunan nasional secara sinergis antar lembaga.
Dalam aspek manajemen ASN, akan diterapkan penguatan digitalisasi, sistem manajemen talenta, dan prinsip meritokrasi.
Transformasi digital pemerintahan mencakup perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi, manajemen data, serta penguatan keamanan digital.
Kementerian PANRB juga mendorong interoperabilitas data dan integrasi layanan digital melalui pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI).
Pelayanan digital akan dikembangkan berdasarkan use case prioritas Presiden, seperti program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Ekosistem digital terintegrasi dibangun dengan fondasi Digital ID, Data Exchange Platform, dan Digital Payment untuk memastikan layanan publik yang inklusif, cepat, dan aman.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengapresiasi kinerja Kementerian PANRB dan menyatakan dukungan terhadap mitra kerja seperti BKN, LAN, ANRI, dan Ombudsman RI untuk terus memberikan kinerja terbaik bagi rakyat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
