Pantau - Pemerintah Provinsi Papua tengah melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov.
12 OPD Alami Perubahan Struktur, Ribuan Jabatan Kosong
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Suzana Wanggai, menyampaikan bahwa restrukturisasi ini telah menyebabkan kekosongan jabatan di sejumlah posisi strategis, terutama pada level eselon III dan IV.
“Dari sekitar 40 organisasi perangkat daerah, sedikitnya 12 OPD mengalami perubahan struktur, sehingga berdampak pada kekosongan jabatan,” ujarnya.
Suzana menekankan pentingnya pengisian jabatan agar fungsi administrasi dan pengawasan tetap berjalan normal.
“Pemprov Papua masih memiliki lebih dari seribu jabatan eselon tiga dan empat yang perlu diisi secara bertahap, dengan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Restrukturisasi ini disebut sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem birokrasi agar organisasi berjalan sehat dan kinerja ASN semakin optimal.
Seleksi Ketat dan Pelantikan Tahap Awal Telah Dilakukan
Proses pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang ketat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Proses pengisian jabatan dilakukan melalui tahapan seleksi sesuai aturan yang berlaku, sehingga aparatur yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas untuk mendukung program pembangunan di Papua,” kata Suzana.
Sebagai bagian dari implementasi awal restrukturisasi, Pemprov Papua telah melantik 64 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional.
Pelantikan dilakukan di Gedung Negara, Kota Jayapura, pada Senin, 8 September 2025.
Suzana menegaskan bahwa meskipun terdapat perubahan struktur, pelayanan publik harus tetap berjalan efektif dan profesional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
