Pantau - Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan menjalin kerja sama strategis dengan Asosiasi Perkumpulan Perusahaan Multimoda Transport Indonesia (PPMTI) untuk mengatasi berbagai permasalahan transportasi multimoda di Indonesia.
Dirjen Intram Kemenhub, Risal Wasal, menyatakan bahwa kerja sama ini membuka ruang diskusi konstruktif guna mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM) dan menyusun langkah penanganan yang konkret.
Fokus Integrasi dan Penataan Regulasi
Risal menjelaskan bahwa prioritas integrasi akan difokuskan pada sistem pembayaran, struktur tarif, kelembagaan, dan aspek krusial lainnya yang dinilai mendesak.
"Pemetaan masalah akan dilakukan secara menyeluruh untuk memahami tantangan di lapangan yang dihadapi perusahaan angkutan multimoda," ujarnya.
Sebagai upaya perbaikan, Ditjen Intram berencana melakukan pembenahan regulasi, termasuk revisi terhadap:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
Peraturan Menteri (PM) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda
Sinkronisasi juga akan dilakukan terhadap ruang lingkup jasa pengurusan transportasi (JPT) yang diatur dalam PM Nomor 59 Tahun 2021.
Standar ASEAN dan Kolaborasi Pelaku Usaha
Kemenhub turut mendorong harmonisasi Standard Trading Conditions (STC) atau syarat dan ketentuan minimum jasa layanan yang mengacu pada ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAM).
Ketua PPMTI, Siti Ariyanti, menegaskan bahwa BUAM dan JPT harus berjalan seiring dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan menurunkan biaya logistik.
"PPMTI siap membantu pemerintah menciptakan ekosistem logistik yang efisien melalui sinergi antara regulasi dan pelaku usaha," ungkapnya.
Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat memperkuat daya saing transportasi nasional dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi seluruh pemangku kepentingan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
