Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menelusuri tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha di sektor meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), event, dan multievent yang belum terselesaikan selama lebih dari empat tahun dengan nilai hampir mencapai Rp400 miliar.
Keluhan Pelaku Usaha MICE Mencuat
Tunggakan ini mencuat setelah pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) menyampaikan keluhan kepada pemerintah.
Kegiatan yang belum dilunasi termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2021 dan Perpanas XVII tahun 2021.
Ketua Umum DPP INCCA, Iqbal Alan Abdullah, mengungkapkan bahwa dari PON Papua saja, pemerintah masih memiliki utang sebesar Rp340 miliar yang belum dibayarkan kepada pelaku usaha.
Menurutnya, sebagian besar pelaku usaha yang terdampak adalah usaha kecil dan menengah (UKM) seperti katering, kontraktor pameran, transportasi, hingga penyelenggara acara pembukaan dan penutupan.
Selain itu, Perpanas XVII Papua juga menyisakan tunggakan sebesar Rp58 miliar.
Total nilai tunggakan dari kedua kegiatan tersebut hampir menyentuh Rp400 miliar.
"Keterlambatan pembayaran berdampak serius terhadap keberlangsungan usaha para anggota, yang mayoritas bergantung pada arus kas jangka pendek untuk operasional," ungkap Iqbal.
Iqbal berharap agar Kementerian Keuangan segera menindaklanjuti dan melunasi seluruh kewajiban kepada para vendor.
"Ini supaya anggota kami ini bisa bergerak kembali, dan roda bisnis secara nasional juga bisa berputar demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja," ia menambahkan.
Respons Menkeu dan Janji Penelusuran
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan memeriksa posisi penanganan masalah tersebut untuk memastikan adanya penyelesaian yang adil.
"Nanti segera saya cek, karena 2021 kan saya belum tahu (belum jadi Menteri Keuangan). Soal ini belum sampai ke saya juga. Tapi memang saya pernah dengar ada vendor atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah atau kementerian yang sampai saat ini belum dibayar, padahal pelaksanaannya sudah berjalan," ungkapnya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini.
"Saya akan lihat sudah sampai mana penanganannya dan akan saya pelajari untuk diselesaikan," ujarnya.
INCCA dan Asita juga mengusulkan perbaikan skema pembayaran dalam kegiatan pemerintahan.
Mereka menolak sistem pembayaran 100 persen setelah kegiatan selesai dan mengusulkan sistem uang muka serta pembayaran bertahap.
Iqbal menambahkan, “Kami juga berharap pemerintah juga bisa memberikan kemudahan kredit perbankan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan atau event yang dibiayai APBN/APBD/BUMN/BUMD dengan jaminan invoice atau SPK sebesar 50-60 persen seperti di negara lain misalnya di Singapura dan Australia.”
- Penulis :
- Shila Glorya
