Pantau - Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani menegaskan bahwa membaiknya situasi keamanan di negaranya menghilangkan alasan keberadaan senjata di luar lembaga negara.
Pernyataan di Pertemuan Suku Irak
Pernyataan tersebut disampaikan pada 9 Agustus 2025 dalam pertemuan suku di Baghdad untuk memperingati pemberontakan tahun 1920 melawan kekuasaan Inggris.
Ia menegaskan langkah ini "tidak ditujukan kepada kelompok atau individu tertentu."
Al-Sudani menyatakan pemerintahnya mengutamakan pendekatan layanan sebagai prioritas dengan melakukan kunjungan ke berbagai provinsi untuk memantau proyek dan memenuhi kebutuhan warga.
Ia memuji peran suku-suku Irak dalam membentuk kehidupan politik dan mengakhiri masa-masa sulit negara tersebut.
"Menempatkan semua senjata di bawah kendali negara, menegakkan supremasi hukum, dan memerangi korupsi" disebutnya sebagai tuntutan otoritas agama dan masyarakat sipil yang "tidak dapat ditawar."
"Dalam lingkungan yang stabil, tidak ada alasan bagi senjata berada di luar lembaga negara, dan suku-suku harus mendukung kewibawaan hukum serta peradilan," ujarnya.
Meskipun tidak menyebut kelompok tertentu, pengamat menilai pernyataan tersebut mengarah pada faksi bersenjata di luar kewenangan pemerintah.
Isu Senjata Juga Menghangat di Lebanon
Pernyataan Al-Sudani muncul bersamaan dengan perdebatan di Lebanon terkait rencana penempatan seluruh senjata di bawah kendali negara.
Pemerintah Lebanon tengah menyiapkan rencana pembatasan kepemilikan senjata hanya untuk angkatan bersenjata nasional sebelum akhir tahun, namun langkah ini mendapat penolakan dari Hizbullah.
Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam memerintahkan militer menyiapkan peta jalan pelaksanaan rencana tersebut.
Presiden Joseph Aoun meluncurkan proposal nasional yang mencakup penarikan pasukan Israel, pembebasan tahanan, dan kendali penuh negara atas senjata.
Hizbullah menyebut langkah itu sebagai "dosa besar" dan menilai rencana tersebut mengabaikan keberadaan mereka "seolah tidak ada."
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
